BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pelaksanaan Pemilu Presiden (pilpres) di Kepulauan Riau (Kepri) mendapat perhatian khusus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu dibuktikan dari kunjungan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda), Kemendagri, Djohermansyah Djohan, ke Tanjungpinang, Jumat (11/7/2014).

Selama di Tanjungpinang, Djohermansyah melakukan pertemuan dengan Gubernur Kepri, Muhammad Sani, di Gedung Daerah Tanjungpinang.
 
Usai pertemuaan, Sani kepada wartawan mengatakan, pertemuan dengan Dirjen Otda dilakukan dalam rangka kunjungannya untuk meninjau pelaksanaan pilpres di Provinsi Kepri. "Kunjungan Dirjen Otda ini merupakan kunjungan kerja untuk melihat perkembangan pasca pencoblosan pilpres kemarin di Provinsi Kepri," ujar Sani.

Selain membicarakan pilpres, pertemuan itu juga membahas tentang pelaksanaan pembangunan di Kepri serta pelaksanaan pemekaran sejumlah daerah otonomi baru yang saat ini diajukan daerah ke pusat, yakni Kabupaten Kepulauan Kundur.

Mengenai Kepulauan Kundur, Sani menjelaskan, berdasarkan hasil survei tim dari Kemendagri beberapa waktu lalu, usulan pembentukan Kabupaten Kundur tidak ada masalah. Hanya ada hal-hal teknis yang perlu didudukkan kembali.

Selain itu, Sani juga mengatakan, dalam Amanat Presiden (Ampres) perihal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota, tanggal 27 Desember 2013 lalu, juga sudah masuk nama Kabupaten Kepulauan Kundur.

"Saat ini (usulannya) sudah masuk dalam pembahasan di tingkat DPR RI," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Djohermansyah menyampaikan, pertemuannya dengan Gubernur Kepri adalah dalam rangka kunjungan kerja setelah dilakukan pencoblosan pilpres. "Saya hanya ingin melihat bagaimana perkembangan pada tahapan berikutnya. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar," ujar Djohermansyah.

Menurut pengamatannya, pelaksanakan pilpres di Kepri berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan-hambatan apapun dalam pelaksanaannya. Diharapkan, dalam pelaksanaan rekapitulasi surat suara dari kelurahan/desa, kecamatan dan tingkat kabupaten/kota hingga ke tingkat provinsi juga dapat berjalan dengan baik.

"Dalam pelaksanaan verifikasi perolehaan suara ini juga kami berharap semua bekerja dengan profesional. Dan masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan memantau hasil surat suara di TPS-TPS hingga diketahui bahwa hasil itu benar-benar sama dengan hasil rekapitulasi di Kepri ini nantinya," ujarnya.

Djohermansyah juga memberikan apreasi kepada Pemprov Kepri yang menurutnya telah berhasil mensejahterakan masyarakatnya dan saat ini telah sangat maju berkembang dangan pesat dibandingkan saat masih menjadi Kabupaten Kepri.

"Setelah menjadi provinsi, telah berhasil menyejahterakan rakyatnya dan berhasil mengembangkan pembangunan dan memajukan kehidupan masyarakat. Itu semua adalah berkah dari bentuk otonomi daerah untuk provinsi kepulauan yang saat ini sangat luar biasa," ujarnya.

Terkait Kabupaten Kepulauan Kundur yang diusulkan untuk daerah otonomi baru di Kepri, Djohermansyah mengatakan, jika sampai saat ini masih dalam pembahasan di tingkat DPR-RI sesuai usulan daerah ke pemerintah pusat maupun DPR. Hal itu akan menjadi pertimbangan kebutuhan nantinya.

"Sampai saat ini masih dalam pembahasan di DPR-RI. Mudah-mudahan untuk daerah otonomi baru yang diusulkan akan dapat berjalan dengan baik," katanya. (*)

Editor: Roelan