Ketua DPD Sebut UU MD3 Cacat Formil

Ketua DPD Sebut UU MD3 Cacat Formil

Oleh : Surya

Selasa | 15-07-2014 | 16:05 WIB

Ketua DPD Irman Gusman

BATAMTODAY, Jakarta - Ketua DPD RI Irman Gusman menilai proses pembahasan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang telah disshkan DPR beberapa waktu lalu sangat misterius.

Apalagi prosesnya juga tidak mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang memerintahkan agar mengakomodasi kewenangan DPD dalam setiap pembahasan undang-undang terutama terkait daerah.

"Kami tadi rapat Bamus, salah satunya membahas UU MD3 yang sedang disorot publik. Mestinya RUU yang menyangkut soal daerah, yang seharusnya menjadi bagian utuh masuk dalam UU MD3, namun justru hanya sepenggal-sepenggal," kata Ketua DPD RI, Irman Gusman dalam konfrensi persnya di Jakarta, Selasa, (15/07/2014).

Lebih lanjut Irman mengaku kecewa dengan UU MD3 yang baru saja di sahkan. Karena UU MD3 ini malah lebih buruk dari UU sebelumnya yang disahkan 2009 lalu.

"Jadi ini makin memiliki potensi menimbulkan konflik antar lembaga negara. Padahal MK sudah memutuskan, RUU yang berkaitan dengan DPD, maka harus melibatkan DPD," tambahnya.

Dengan tanpa melibatkan DPD, sambung Irman, maka keberadaan UU MD3 itu bisa dikatakan cacat formal. "Oleh karena itu, kami sepakat untuk membentuk tim litigasi, bukan hanya dari para anggota DPD. Namun juga melibatkan ahli hukum tatanegara," ungkapnya.

Diakui Irman, dirinya tidak ingin mengomentari 'bilik sebelah' (DPR-red) terlalu jauh. Jangan hanya gara-gara DPR, maka DPD ikut terabaikan.

"Makanya, kita akan merekomendasikan kepada pimpinan DPR, apakah dalam UU MD3 ini, perlu membentuk UU DPR sendiri, UU DPD sendiri. Karena UU MD3 ini nuansa politisnya terlalu kuat," imbuhnya.

Menurut Irman, menyangkut hal-hal yang masih dianggap oleh DPD bertentangan dengan UUD 1945 maupun dengan putusan MK perkara nomor 92/PUU-IX/2012, maka DPD akan mengajukan uji materi.

Selain itu, kata Irman, terhadap hal-hal teknis drafting dan sikronisasi bab dan pasal dalam UU MD3 yang belum sesuai dan selaras antara MPR, DPR, dan DPD secepatnya dilakukan sinkronisasi pasal-pasal tersebut sejalan dengan dirumuskannya kembali beberapa pasal dalam UU MD3 hasil rapur DPR, pada 8 Juli 2014 yang lalu.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

Kapolres Karimun Pimpin Apel Gabungan TNI-POLRI Pengamanan TPS Pilkada Serentak 2024

PT Timah Tbk Komitmen Dukung Peningkatan Kualitas Pendidikan Lewat Program Gernas Tastaka

Polres Anambas Kawal Distribusi Logistik Pilkda ke PPK Kecamatan

Masa Kampanye Berakhir, KPU Karimun Bersihkan APK

Kepala BP Batam Tinjau Proyek Infrastruktur, Pastikan Masyarakat Dapat Segera Menikmati

Jelang Hari Pencoblosan, Polsek Batam Kota Turut Kawal Penertiban APK

Bus Nirwana Garden Terlibat Kecelakaan di Jalan Raya Tanjunguban, Pengendara Motor Terjepit

Polsek Bintan Utara Tangkap Pelaku Curanmor di Tanjunguban, Barang Bukti Berhasil Diamankan

Kejari Batam Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi RSUD Embung Fatimah

Bintan Resort Bakal Tambah 20 Hotel dengan Kapasitas 3.000 Kamar dalam 5 Tahun

Jadi Pelangsir Solar Subsidi di Batam, Bonataon Gunakan 13 Fuel Card dengan Untung Rp 2.200 Per Liter

Tokoh Pemuda Bintan Nilai Roby-Deby Pasangan yang Tepat untuk Masa Depan Bintan

Sambut Perubahan Kepri, Masyarakat Flobamora di Batam Komitmen Dukung Rudi-Rafiq

Muhammad Rudi Optimis Sektor Pariwisata Bakal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Debat Kedua Pilkada Tanjungpinang, Rahma-Rizha vs Lis-Raja Adu Strategi Digitalisasi