Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

8 TKI Ilegal Asal Jatim Dipulangkan ke Kampung Halaman

02-03-2013 | 13:17 WIB

TANJUNGPINANG, batamtoday - 8 TKI ilegal asal Pubolinggo dan Bondowoso Jawa Timur akhirnya dipulangkan ke kamoung halamannya melalui Bandara Raja Haji Fisabililah (RHF) Tanjungpinang, Sabtu (2/3/2013) sekitar pukul 10.30 WIB.


Buruh PT BH Marine Mogok Kerja

01-03-2013 | 12:58 WIB

BATAM, batamtoday - Ratusan buruh galangan kapal di PT BH Marine, Seilekop menggelar pemogokan kerja, Jumat (1/3/2013) siang.

BNP3TKI Segera Pulangkan Delapan TKI Ilegal asal Jawa

28-02-2013 | 18:20 WIB

TANJUNGPINANG, batamtoday - Badan Nasional Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP3TKI) Tanjungpinang akan segera memulangkan delapan TKI ilegal asal Jawa yang tidak memiliki dokumen lengkap untuk bekerja ke luar negeri.

Tolak Upah Murah dan RUU Kamnas, Buruh Kepung Istana

28-02-2013 | 13:48 WIB

JAKARTA, batamtoday - Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) terlihat telah memenuhi depan Istana Merdeka. Mereka kembali memenuhi Jalan Merdeka Utara ini untuk menolak penangguhan penetapan upah.

Serahkan Persoalan Buruh Kepada yang Lebih Berwenang

27-02-2013 | 17:03 WIB

TANJUNGUBAN, batamtoday - Kapolres Bintan AKBP Octo Budhi Prasetyo mengatakan pasca ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bintan sebesar Rp1,9 juta, permasalahan buruh di Bintan semakin meningkat.

UMK Bintan 2013 Digugat, Bupati Harus Ambil Langkah

26-02-2013 | 17:50 WIB

TANJUNGUBAN, batamtoday - Bupati Bintan, Ansar Ahmad diminta mengambil langkah menyikapi gugatan yang dilayangkan Apindo terhadap UMK Bintan 2013.

Penggugat dan Tergugat Ajukan Tambahan Alat Bukti

26-02-2013 | 13:18 WIB

BATAM, batamtoday - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang kembali menggelar sidang lanjutan gugatan Apindo dan Kadin terkait penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2013 sebesar Rp2,040 juta.

Menakertrans Ungkapkan Pemerintah Tengah Susun RPP Pengupahan

24-02-2013 | 10:43 WIB

JAKARTA, batamtoday - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan dan mengharapkan semua pemangku kepentingan, termasuk pekerja dan pengusaha, terlibat secara menyeluruh.