Opini

Oleh Bambang Soesatyo

KOREKSI terhadap segala sesuatu yang salah atau menyimpang sepatutnya dipahami sebagai keniscayaan. Sejarah peradaban sudah memberi bukti bahwa pada waktu yang tidak pernah diperkirakan, koreksi akan menemukan prosesnya melalui kebijakan, langkah atau cara. Demikianlah yang disaksikan oleh semua elemen masyarakat Indonesia, ketika dinamika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hari-hari ini terus mengaktualisasikan langkah-langkah korektif di sektor tata kelola keuangan negara-daerah.

Oleh: Gabriel Safto Ara Anggito Sianturi

Kebijakan fiskal selalu menjadi garda depan dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Di tengah tekanan harga dan pelemahan daya beli, penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pemberian subsidi yang tepat sasaran dapat menjadi kombinasi kebijakan strategis untuk menguatkan konsumsi rumah tangga dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selama ini, kenaikan PPN sering kali berdampak negatif terhadap daya beli, terutama bagi kelompok kelas menengah, yang sensitif terhadap perubahan harga dan beban pajak. Karena itu, penyesuaian tarif ke arah penurunan justru bisa menjadi stimulus efektif untuk memperkuat daya beli tanpa harus mengorbankan stabilitas fiskal secara berlebihan.

Oleh: Gabriel Safto Ara Anggito Sianturi

Indonesia tengah menghadapi salah satu ujian ekonomi paling menentukan dalam sejarah pembangunannya: ancaman Middle Income Trap (MIT), atau jebakan pendapatan menengah. Istilah ini merujuk pada kondisi ketika sebuah negara berhasil keluar dari status negara berpendapatan rendah, namun gagal melompat menjadi negara maju karena kehilangan momentum pertumbuhan.

Oleh Lalu Niqman Zahir

HUBUNGAN strategis Indonesia-Prancis mengalami peningkatan signifikan seiring dengan berkembangnya dinamika kawasan Indo-Pasifik Prancis, sebagai satu-satunya negara Uni Eropa dengan wilayah dan kepentingan langsung di Pasifik Selatan, memiliki peran geopolitik yang semakin penting dalam menyeimbangkan rivalitas kekuatan besar di kawasan.

Oleh Dahlan Iskan

SUDAH seminggu saya amati: banyak tuduhan proyek kereta cepat di-markup. Tuduhan itu luar biasa nyaringnya. Tapi dasar yang mereka pakai menuduh hanya satu: dinilai lebih mahal dari proyek serupa di Tiongkok sendiri.

Oleh Gabriel Safto Ara Anggito Sianturi

Sudah lebih dari dua dekade Indonesia menjalankan sistem desentralisasi melalui Undang-Undang Otonomi Daerah (UU Otoda). Semangatnya jelas: mendekatkan kebijakan ke rakyat, mempercepat pembangunan daerah, dan menciptakan pemerataan kesejahteraan. Namun, dalam satu dekade terakhir, muncul fenomena baru yang menguji daya tahan prinsip tersebut --Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Oleh Dahlan Iskan

MATA Dr Karina berkaca-kaca. Kaget campur bahagia. "Saya akan tulis ini di jurnal," kata dokter ahli biomedik yang mendalami stem cell --khususnya T-Cell dan NK-Cell.

Oleh: Gabriel Anggito Sianturi

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sejatinya dirancang bukan sekadar menjadi enklave industri, melainkan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Prinsip dasarnya adalah ekonomi aglomerasi --di mana kedekatan geografis antara pelaku usaha, infrastruktur, dan kebijakan insentif menciptakan efisiensi yang sulit ditandingi oleh wilayah biasa.