Liputan Khusus

KARIMUN, batamtoday - Menjadi seorang pengusaha kayu olahan, ternyata gampang-gampang susah. Pasalnya, aparat penegak hukum tetap memandang usaha yang digelutinya bersentuhan dengan hukum. Atau dengan kata lain, usahanya itu tetap dianggap ilegal. Sehingga usaha tersebut memang harus ilegal untuk menutup setoran kepada pihak terkait.

KARIMUN, batamtoday – Tidak adanya itikad baik pengurus Yayasan Tujuh Juli serta Rektorat Lama Universitas Karimun (UK), untuk menyelesaikan persoalan Mahasiswa angkatan 2008 s/d 2010 di 5 prodi, membuat Mahasiswa yang tergabung di dalam ‘Rescue Team UK’ dan berjumlah 35 orang itu, menempuh jalur hukum. 

KARIMUN, batamtoday – Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Berantas Korupsi (LSM GEBUKI) mempertanyakan keseriusan Polisi Resor (Polres) Karimun, menuntaskan kasus Universitas Karimun (UK). 

TANJUNGUBAN, batamtoday - Dugaan kasus meninggalnya salah seorang mahasiswi yang disebut Miss X di Tanjungpinang, karena disuguhi ektasi beberapa waktu lalu proses hukumnya terkesan senyap dan tidak diketahui tindak lanjutnya dari pihak penegak hukum di negeri ini, bahkan terkesan dipetieskan. 

TANJUNGPINANG, batamtoday - Mantan pejabat di Pemerintah Provinsi Kepri, Nur Aida Muchsin mengakui dari 181 SK Honorer/PTT Provinsi Kepri yang diajukan ke BKN ada yang palsu. Hal itu dikatakan Nur Aida Muchsin melalui komentar dan tanggapanya dalam beberapa kali pemberitaan batamtoday, tentang dugaan SK bodong honorer kategori I Provinsi Kepri. 

TANJUNGPINANG, batamtoday - Kepala BKD Kepri Buralimar akhirnya membuka sejumlah Surat Ketetapan (SK) Gubernur, dan SK Plt.Gubernur serta SK Sekretaris Daerah hingga SK kepala SKPD, yang menetapkan 205 orang honorer Kategori 1 provinsi Kepri yang dikirim ke BKN pusat cabang Pekanbaru untuk diajukan menjadi PNS. 

TANJUNGPINANG, batamtoday - Terkait adanya dugaan SK bodong dalam pengangkatan dan pengajuan 181 honorer kategori 1 menjadi PNS ke BKN dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Provinsi Kepri dituding melakukan penipuan serta manipulasi secara massif dan terkoordinir terhadap negara.

TANJUNGPINANG, batamtoday - Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepulauan Riau, Nur Aida Muchsin, membantah keterlibatannya dalam penerbitan surat keputusan terhadap 181 tenaga honorer yang diduga bodong.