Liputan Khusus

TANJUNGPINANG, batamtoday - Kendati hingga saat ini, pihak Kejaksaan Tinggi Kepri belum membuka dan membeberkan pendapat pakar pidana dan pakar hukum administrasi negara, terhadap proses pengembalian dana Rp 2,5 miliar dan Rp 1,7 miliar yang dilakukan mantan Wali Kota Tanjungpinang Suryatati A Manan dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Edward Mushalli, dalam dugaan korupsi dana pemeliharaan dan renovasi rumah dinas yang diselidiki Kejaksaan Tinggi Kepri saat ini, namun hal itu tak menghapuskan unsur perbuatan pidana yang dilakukan.

"Nggak boleh kasusnya dihentikan, itu sudah ada unsur pidananya. Pengembalian itu membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Kasusnya harus ditingkatkan ke penyidikan," Wakil Jaksa Agung, Dharmono.

JAKARTA, batamtoday - Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Akhiar Salmi berpendapat pengembalian uang korupsi rumah dinas (rudin) walikota dan wakil walikota Tanjungpinang 2008-2012 sebesar Rp 2,5  miliar oleh mantan Walikota Tanjungpinang Suryatati A Manan tetap tidak bisa menghilangkan dugaan unsur pidananya.

TANJUNGPINANG, batamtoday - Penanganan hukum kasus dugaan korupsi dana pemeliharaan dan renovasi rumah dinas mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang tahun 2008-2012, yang dianggarkan Rp 384 juta per tahun, semakin tak jelas ujung pangkalnya.

TANJUNGPINANG, batamtoday -- Keseriusan Kejaksaan Tinggi Kepri dalam mengungkap sejumlah dugaan korupsi Kepri, pantas untuk dipertanyakan kembali. Apalagi dalam penanganan dugaan korupsi dana pemeliharaan dan renovasi rumah dinas mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang tahun 2008-2012, yang terkesan diendapkan dan bahkan dialihkan dari pidana ke 'perdata' alias utang piutang.

"Hingga saat ini sudah tidak ada lagi pemeriksaan, tinggal mengikuti perintah pimpinan aja, dan kami tidak bisa ngomong apa-apa," oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi Kepri.

"Biasanya, perusahaan yang memiliki izin di sini setiap tanggal 5 setiap bulannya sudah membayar kompensasi pada 600 KK lebih warga di Dompak. Namun dengan penghentian sementara aktivitas pertabangan ini telah membuat warga was-was tidak dapat lagi dana kompensasi," Amiruddin, warga Dompak.

TANJUNGPINANG, batamtoday -- Keberadaan tambang bauksit ilegal di Tanjungpinang dan Bintan nampaknya kian meresahkan warga kedua daerah otonom itu. Tak tanggung-tanggung, para penambang liar di kedua daerah itu tak segan-segan mempertontonkan bekingan masing-masing. Entah itu hanya jual-jual nama atau benar-benar dibekingi aparat, tapi sejumlah nama dan jabatan disebut-sebut dalam aktivitas tambang liar di kedua daerah bertetangga tersebut.