Masyarakat Bisa Laporkan Jaksa ke Jamwas Kejaksaan Agung

Kasus Rudin Tak Boleh Di-SP3-kan, Suryatati Harus Jadi Tersangka

JAKARTA, batamtoday - Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Akhiar Salmi berpendapat pengembalian uang korupsi rumah dinas (rudin) walikota dan wakil walikota Tanjungpinang 2008-2012 sebesar Rp 2,5  miliar oleh mantan Walikota Tanjungpinang Suryatati A Manan tetap tidak bisa menghilangkan dugaan unsur pidananya.

Pengembalian itu, harusnya dijadikan bukti bagi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) untuk menjerat dan menjadikan Suryatati sebagai tersangka, karena yang bersangkutan terbukti menerima.

"Ngapain dia mengembalikan kalau tidak menerima, pengembalian itu karena didahului penerimaan. Pengembalian itu bukti dia mengakui menerima dana korupsi rumah dinas," kata Akhiar kepada batamtoday di Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Menurut Akhiar, didalam pasal 4 UU No.31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2011 ditegaskan, bahwa pengembalian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.

"Artinya meski dia telah mengembalikan, kasus pidananya tetap jalan terus. Kejaksaan Tinggi Kepri tidak bisa menghentikan kasus pidananya. Ekspos harus terus dilakukan,  kasusnya jalan terus, dan Suryatati harus dijadikan tersangka, karena sejak awal sudah ditemukan dugaan pidananya," jelas Akhiar.

Jika Kejati Kepri menghentikan kasus tersebut, maka masyarakat bisa melaporkan Jaksa yang menangani perkara tersebut ke Jaksa Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung.

"Jaksa dan kepala Kejaksaan Tinggi Kepri nanti akan diperiksa Jamwas Kejaksaan Agung. Masyarakat adukan saja, kalau kasus itu dihentikan," katanya.

Kejati Kepri, lanjutnya, tidak boleh meng-SP3-kan kasus korupsi rudin walikota dan wakil walikota Tanjungpinang 2008-2013 yang melibatkan Suryatati A Manan.

"Kasusnya harus terus dilanjutkan. Biarkan nanti hakim yang menentukan hukuman bagi Suryatati, pengembalian itu bisa menjadi dasar untuk keringanan hukum. Kasih hukuman ringan saja, karena dia sudah kembalikan uang yang dikorupsinya," kata pakar hukum Pidana UI ini.

Seperti diketahui, dana pemeriharaan dan renovasi rumah dinas Wakil Wali Kota Tanjungpinang tahun 2008-2012 ini sendiri adalah dana pemeliharaan rutin dan berkala rumah pribadi yang disulap Suryatati dan Edward Mushalli menjadi rumah dinas yang dianggarkan di APBD Tanjungpinang.

Dan untuk APBD 2010 diangarkan Rp 384,5 juta, dengan item pelaksanaan kegiatan terdiri dari belanja pemeliharaan bangunan rumah jabatan, yang meliputi: perbaikan atap rumah dinas kepala daerah Rp 25,5 juta, perbaikan atap rumah wakil kepala daerah Rp 11,5 juta.

Untuk perbaikan pintu dan teralis rumah kepala daerah dianggarkan Rp 17,5 juta dan wakil kepala daerah Rp 8 juta. Ada juga perbaikan wc, sumur, air ledeng rumah dinas kepala daerah sebesar Rp.16 juta, dan wakil kepala daerah Rp 5 juta.

Sementara dana untuk perbaikan kamar, ruang tamu, teras, wallpaper dan dll rumah dinas kepala daerah sebesar Rp 36 juta, dan wakil kepala daerah Rp 10,1 juta. Untuk perbaikan lantai rumah dinas kepala daerah senilai Rp 22 juta dan wakil kepala daerah Rp 12,5 juta.

Perbaikan pagar dan halaman, garasi rumah kepala daerah Rp 20,5 juta sedangkan wakil kepala daerah Rp 9,5 juta. Dana penataan/pembersihan ruangan dalam dan luar rumah kepala daerah Rp 48, juta dan wakil kepala daerah Rp 35,5 juta. Dan biaya pengecatan/pengapuran rumah kepala daerah Rp 39 juta dan wakil kepala daerah Rp 15 juta.

Sedangkan biaya rumah pembantu rumah tangga kepala daerah sebesar Rp 25 juta, dan wakil kepala daerah Rp 17,4 juta.

Jadi, jika ditotal Rp 384.500.000 dana pemeliharaan rutin dan berkala rumah dinas wali kota dan wakil wali kota, maka dalam 5 tahun atau dari 2008-2012 sebesar Rp 1.922.000.000.

---