Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Menilik Kabinet Lis-Syahrul (Bagian II)

Gaya Pemilihan Pejabat SKPD di Kepri Masih Menganut Feodalisme
Oleh : chr/dd
Jum'at | 01-02-2013 | 09:03 WIB
zamzami-a-karim-1.jpg Honda-Batam

PKP Developer

Zamzami A Karim.

TANJUNGPINANG, batamtoday - Pengamat politik dan pemerintahan di Kepulauan Riau, Zamzami A Karim, mengatakan, pelaksanaan pengisian pimpinan SKPD di pemerintahan daerah seharusnya dapat mengimplementasikan keinginan pemerintah pusat, yang telah menerapkan pemerintahan yang ramping dan efisien. Karena selain akan berdampak pada kinerja, juga akan mengefisienkan pendanaan dalam APBD.

"Jadi selain akan merampingkan struktur organisasi, juga akan mengefisienkan jabatan yang ada di struktur organisasi pemerintahan," ujar Zamzami dalam perbincangan dengan batamtoday di Tanjungpinang, Rabu (30/1/2013).

Dalam memilih personil unsur pimpinan SKPD sendiri, tambah Zamzami, seharusnya pemerintah daerah sudah dapat mengikuti kebijakan pusat yang konsen pada reformasi birokrasi. Pemerintah daerah harus dapat lebih kreatif, sehingga tidak mengandalkan budaya dan politik feodal dalam mendudukkan seorang pejabat sebagai pimpinan SKPD.

Reshuffle kepala SKPD yang akan dilakukan Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, kata dosen STISIPOL Tanjungpinang ini, sebenarnya sudah tepat sebagai upaya untuk menggerakan roda pemerintahan serta mencapai RPJMD dan RPJP wali kota sebagai penjabaran dari visi misi-nya.

Namun, dalam pemilihan unsur pimpinan jangan dilakukan secara sembarangan, tetapi harus melihat kesesuaian bidang serta background dari seorang pejabat yang akan ditempatkan pada sebuah SKPD.

Seuai dengan SE dan SK bersama 4 menteri, setiap daerah seharusnya sudah memiliki analisis jabatan dan melaksanakan efektivitas rekrutmen PNS yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengaturan regulasi kenaikan pangkat berdasarkan kinerja yang mapan.

"Tetapi karena belum ada, hal ini mengakibatkan setiap pergantian pimpinan SKPD di daerah selalu kasak-kusuk. Bahkan ada pemaksanaan yang mengarah ke KKN, tergantung dari keinginan dan kemauan pimpinan dalam memilih siapa yang akan menduduki jabatan yang mana," ujarnya.

Terkait rencana Wali Kota Tanjungpinang, yang akan melakukan reshuffle kabinetnya dengan mekanisme penilaian dari PNS di masing-masing SKPD, Zamzami menilai cara-cara seperti itu masih mengandalkan politik dan birokrasi feodal, dimana anak buah tidak pernah menilai dan menyebut atasan-nya salah.

Menurutnya, dengan belum adanya analisis jabatan di Pemko Tanjungpinang, wali kota dapat melakukan fit and proper test secara terbuka sebelum dibawa ke baperjakat sebagai titik akhir penilaian. Sehingga seluruh pejabat yang akan duduk dalam kabinet-nya di awal pemerintahan, memiliki kredibilitas dan kecocokan dengan pekerjaan yang akan diemban.

"Saran saya, selain harus segera menyusun analisis jabatan di pemerintahaan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang harus dapat lebih kreatif mengimplementasikan SK bersama 4 Menteri, dengan melakukan uji kelayakan publik terhadap pimpinan SKPD yang akan dipilih dan ditempatkan menduduki sebuah jabatan, sehingga tidak terkesan asal-asalan," ujar Zamzami.

 
Harris Batam Center
 
Berita Lainnya

Congkel Pintu Mobil, Rp 100 juta Lenyap Dibawa Kabur

05-02-2018 | 17:38 WIB

Rokok FTZ Marak Beredar di Luar Kawasan, ke Mana Aparat Penegak Hukum?

14-03-2017 | 12:26 WIB

Begini Modus dan Praktik Mafia Rokok Ilegal di Kepri

14-03-2017 | 10:02 WIB