Nasional

JAKARTA, batamtoday - Komisi III DPR meminta polisi serius memberantas premanisme, jika tidak ingin kasus penyerbuan yang dilakukan 11 prajurit Kopassus di LP Cebongan yang menewaskan 4 orang preman beberapa waktu lalu, terulang lagi.

JAKARTA, batamtoday - Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari meminta  biaya politik tinggi pada pemilihan umum kepala daerah(pemilukada) dihentikan. UU  Pemilukada yang sedang direvisi oleh DPR bersama Pemerintah maupun peraturan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum(KPU) terkait masalah ini harus menutup celah atau peluang terjadinya biaya politik tinggi dan permaianan uang.

JAKARTA, batamtoday - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Pancasila dikeluarkan dari empat pilar kebangsaan yang disialisasikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang diketuai Taufiq Kiemas karena Pancasila merupakan dasar berbasngsa dan bernegara.

JAKARTA, batamtoday - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar gerak jalan sehat, Minggu (7/4/2013), untuk menyosialisasikan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Jujur 2014.

JAKARTA, batamtoday -- Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Budi Laksana menilai Hari Nelayan Indonesia yang diperinagti setiap tanggal 6 April, bagi masyarakat belum begitu banyak mengetahui. Sehingga wajar jika nelayan masih menjadi kelompok yang terpinggirkan secara ekonomi sosial, politik, budaya, dan tidak menjadi perhatian serius pemerintah.

JAKARTA, batamtoday - Seluruh masyarakat atau publik hendaknya memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas keberhasilan Tim Investigasi TNI AD yang diketuai Brigadir Jenderal Unggul Yudhoyono mengungkap selama 17 hari kasus penyerbuan ke Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta.

JAKARTA, batamtoday - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terpilih Akil Mochtar, mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua MK  dalam sidang pleno khusus di Jakarta, Jumat (5/4/2013), menggantikan Mahfud MD yang masa jabatannya telah habis pada 1 April 2013 lalu.

JAKARTA, batamtoday - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah aturan terkait syarat Bakal Calon Legislatif (Bacaleg). Sebelumnya dalam PKPU No 7 tahun 2013 disebutkan bahwa calon kepala daerah tidak dapat dicalonkan.