Nasional

JAKARTA, batamtoday - Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menyatakan, pemerintah daerah (Pemda) dinilai pelit mengeluarkan anggaran untuk urusan kesehatan di daerahnya. Bahkan masih ada daerah yang belum mengalokasikan minimal 10 persen belanja daerahnya untuk kesehata

JAKARTA, batamtoday - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong agar pemerintah Malaysia menerbitkan Undang-Undang tentang Pekerja Asing yang isinya antara lain melindungi hak-hak pekerja asing di negara tersebut. Akibat tidak adanya UU tersebut, warga negara Malaysia kerap melakukan kekerasan terhadap pekerja asing.

JAKARTA, batamtoday - Setelah menunggu lebih dari lima bulan dan melalui proses penghitungan berkali-kali, akhirnya Taman Nasional Komodo yang terletak di Pulau Komodo, resmi ditetapkan sebagai New 7 Wonders of Nature atau yang lebih dikenal dengan 7 keajaiban dunia.

JAKARTA, batamtoday-Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy menuturkan fit and proper test untuk memilih 5 Hakim Agung akan dimulai awal bulan depan. Menurut Tjatur, saat ini Komisi III sedang mempersiapkan tahapannya.

JAKARTA, batamtoday-Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI  Irman Gusman mengatakan, besarnya jumlah anggaran negara yang harus dihabiskan dalam tahun anggaran berjalan, ternyata tidak berdampak positif pada pembangunan. Sebaliknya, hal itu dianggap sebagai pemborosan keuangan negara sehingga paradigma penggunaan APBN perlu dilakukan perubahan.

JAKARTA, batamtoday-Proses interpelasi para anggota DPR terhadap Menteri BUMN, Dahlan Iskan akan terus berlanjut. Wakil Ketua Komisi Perdagangan, Perindustrian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Aria Bima, meminta agar Badan Musyawarah (Bamus) membahas usulan interpelasi. Usulan tersebut disampaikan dalam acara pembukaan sidang paripurna DPR di gedung Parlemen kemarin.

JAKARTA, batamtoday - Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP BUMN) menilai pemberhentian pemberhentian mendadak Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Capt Sardjono Johny cacat hukum karena melanggar Pasal 17 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang berbunyi "Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannnya".

JAKARTA, batamtoday -- Komite Solidaritas Penerbang Merpati mempertanyakan kebijakan Kementerian BUMN mengganti Direksi Merpati Airlines, yang dinilai tanpa alasan yang jelas dan tanpa mekenisme RUPS seperti yang diatur dalam UU NO 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Bahkan, rencana pergantian Direktur Utama (Dirut) Merpati Capt Sarjono Jhoni Citrokusumo langsung disambut dengan mogok kerja seluruh pilot Merpati.