Rakor Pimpinan MPR Wakil Ketua MPR RI dan Pimpinan Badan Sosialisasi MPR, Pimpinan Badan Pengkajian MPR, Pimpinan Badan Penganggaran MPR dan Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR,  di Bali pada Sabtu (30/1/2016 ) malam.

Hadir dalam rakor tersebut, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta dan Hidayat Nur Wahid para Pimpinan Badan Sosialisasi MPR Ahmad Basarah, Edhy Prabowo,  Alimin Abdullah, Prof, Bahtiar Aly.  Para Pimpinan Badan Pengkajian MPR Rambe Kamarulzaman, TB. Soenmandjaja, Martin Hutabarat.  Para Pimpinan Badan Penganggaran MPR Idris laena,  Guntur Sasono, Sarifuddin Suding, Muh. Asri Anas.  Para Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR Ahmad Farhan Hamid, Prof, Sudjarto.

Rapat Koordinasi membahas segala permasalahan seputar evaluasi program-program MPR RI, kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI, dan membahas rencana program MPR RI tahun 2016 serta penganggarannya.

Demikian rilis yang disampaikan Humas MPR RI pada wartawan di Jakarta, Minggu (31/1/2016).

Menurut Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Ahmad Basarah rapat koordinasi ini adalah dimaksudkan sebagai rapat koordinasi awal tahun antara Pimpinan MPR dengan Pimpinan badan-badan dan lembaga untuk mencermati dan merespon perkembangan kebangsaan dan ketatanegaraan bangsa terkait dengan ekspektasi masyarakat luas terhadap eksistensi lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang oleh berbagai kalangan diharapkan dapat segera mengambil posisi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan tertinggi.

“Sebagai sebuah lembaga MPR RI memang memiliki kewenangan tertinggi pasca reformasi bergulir.  Ekspektasi masyarakat dalam peran MPR sebagai pemilik kewenangan tertinggi inilah yang mala mini dibahas dalam rapat koordinasi untuk menempatkan MPR dalam posisi yang tepat dalam mencermati dinamika kemasyarakatan dan kebangsaan dan ketatanegaraan kita, temasuk diantaranya dinamika terakhir tentang perlunya negara ini kembali memiliki haluan negara,” tegas politisi PDIP itu.

Wakil Ketua MPR RI  Oesman Sapta berpendapat bahwa isu aktual yang dibahas dalam rapat koordinasi adalah salah satunya yang utama adalah memaksimalkan fungsi dan peran badan dan lembaga pengkajian MPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara intensif sesuai amanat Pasal 5 huruf c UU MD3 yakni badan pengkajian dan lembaga pengkajian akan focus pada tindak lanjut arus besar aspirasi masyarakat terkait soal amandemen UUD yang terbatas pada eksistensi lembaga MPR dan perlunya dihidupkan kembali sistem kebijakan pembangunan nasional jangka pendek, menengah dan panjang.

“Kenapa hal itu sangat perlu, supaya negara kita tidak setiap ganti Presiden ganti pula sistemnya sehingga, misalnya sekarang kebijakan pembangunan Presiden adalah tol laut, nanti ganti Presiden kebijakan pembangunan berubah akan membuat tol udara ini hanya contoh saja.  Jadi sistem dan kebijakan pembangunan Presiden tidak ada kontinuitas, tidak nyambung.  Nah ini akan kita rubah,” ujarnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut menghasilkan beberapa poin penting diantaranya pentingnya sosialisasi empat pilar MPR RI ( Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ) diteruskan dan ditingkatkan kualitasnya, serta munculnya ide dan gagasan untuk membentuk semacam sekolah atau lembaga pendidikan  konstitusi dan museum konstitusi di lingkungan MPR RI.

Editor: Surya