Nasional

JAKARTA, batamtoday - Guru Besar ilmu hukum Universitas Indonesia Prof Hikmawanto Juwana menegaskan, kewenangan bupati dalam mengeluarkan izin usaha tambang harus dikaji ulang karena sering mengobral perizinan tambang kepada pengusaha tambang, padahal jelas merugikan negara, daerah dan merusak lingkungan.

JAKARTA, batamtoday - Raja dangdut Rhoma Irama dianggap telah menyulutkan isu SARA ( suku, agama, ras dan antar golongan)  jelang pelaksanaan Pilkada DKI  putaran kedua pada  20 September mendatang. Sikap Rhoma itu mengundang keprihatinan masyarakat diantaranya, Ali Masykur Musa dari Kaukus Anak Bangsa Cinta Damai yang dipimpin oleh Ali Masykur Musa.

JAKARTA, batamtoday - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Surahman Hidayat meminta kekerasan terhadap etnis Rohingya segera dihentikan. Karena itu, BKSAP menyampaikan apresiasi Pemerintah Myanmar dalam mendorong demokrasi dan perlindungan HAM di Myanmar.

JAKARTA, batamtoday -  Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Almuzzammil Yusuf mengusulkan agar Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dan Mantan Ketua MPR RI, Hidayat Nurwahid menjadi mediator penyelesaian konflik di Myanmar. Namun, hal itu jangan menutup pintu bagi organisasi masyarakat yang ingin memberikan bantuan sosial langsung ke Myanmar.

JAKARTA, batamtoday- Konflik antara KPK dan Kepolisisn dalam menangani kasus dugaan korupsi alat simulator SIM di Korlantas Polri sangat menarik perhatian publik, apalagi keberanian KPK mengeledah ruang kantor Korlantas yang mana selama ini kepolisian adalah merupakan institusi penegak hukum yang tidak mudah disentuh oleh institudi lainya dan sangat superior.

JAKARTA, batamtoday - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) Zannuba Arifah Chafsoh atau yang akrab dipanggil Yenny Wahid optimis PKBIB akan lolos parlimantery threshold (PT) 3,5 persen pada Pemilu 2014 mendatang.

JAKARTA, batamtoday - Tiga warga negara Indonesia yang menyatakan dirinya mewakili diri sendiri, masing-masing Habiburokhman SH, M. Maulana Bungaran SH, Munathsir Mustaman SH mendaftarkan permohonan uji materiil pasal 50 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ke Mahkamah Konstitisi (MK) pada Senin, 6 Agustus 2012.

TANJUNGPINANG, batamtoday - Kendati pemerintah Indonesia telah kembali membuka pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebagai Penata Rumah Tangga (PRT) ke Malaysia, paska adanya perbaikan komitmen perlindungan hak-hak TKI di negara tersebut, namun hingga saat ini belum berlangsung efektif karena tidak sesuaian nilai biaya yang akan dikeluarkan majikan dalam sebagai pengguna tenaga kerja di Malaysia.