Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

DPD Bisa Gugat DPR bila Tak Dilibatkan dalam Pembahasan RUU

01-05-2013 | 16:04 WIB

JAKARTA, batamtoday - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tak bisa menggugat DPR RI jika secara substansi aspirasi DPD dalam berbagai pembahasan RUU tak diakomodir oleh DPR RI.

Presiden Minta Kepala Daerah Turun Tangan Jaga Stabilitas Sosial dan Politik

30-04-2013 | 18:07 WIB

JAKARTA, batamtoday - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh kepala daerah berperan aktif menjaga stabilitas sosial, politik dan keamanan supaya tidak ada gejolak menjelang dan selama Pemilu 2014.

DPR Usulkan Pembentukan Kementerian atau Komisi Agraria

30-04-2013 | 17:34 WIB

JAKARTA, batamtoday - DPR RI mengusulkan pembentukan kementerian atau komisi yang menangani secara khusus penyelesaian konflik pertanahan atau agraria.

MPR Usulkan ada Fatwa soal RUU yang Sifatnya Nasional dan Daerah

29-04-2013 | 20:31 WIB

JAKARTA, batamtoday - Pimpinan MPR RI menerima pimpinan DPD RI untuk melakukan rapat konsultasi terkait hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU 27/2009 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3).

Polri Siap Amankan, Presiden Minta Buruh Jaga Ketertiban

29-04-2013 | 19:45 WIB

JAKARTA, batamtoday - Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo mengatakan kepolisian akan memastikan peringatan Hari Buruh 1 Mei berjalan dengan lancar, aman dan tertib.

DPD Masih Tunggu Sikap DPR soal Penambahan Kewenangan Legislasi

29-04-2013 | 13:11 WIB

YOGYAKARTA, batamtoday - Presiden dan MPR begitu cepat merespon surat DPD untuk konsultasi membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan DPD RI terkait wewenang DPD RI dalam membahas program legislasi nasional (Prolegnas), otonomi daerah, pemekaran dan penggabungan daerah, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Paska Keputuskan MK, Pembahasan Legislasi Harus Melalui Tripatit Tiga Lembaga

29-04-2013 | 12:58 WIB

Yogyakarta, batamtoday - Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No 92/PUU-X/2012 telah mengembalikan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang sebelumnya direduksi oleh Undang-Undang (UU) No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (P3). Hal ini disambut baik oleh DPD yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang di bawah dominasi DPR.

Peminat Membludak, Irman Minta Kualitas Legislasi Meningkat

29-04-2013 | 12:45 WIB

YOGYAKARTA, batamtoday - Animo masyarakat menjadi calon senator di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu 2014 meningkat. Kondisi ini dinilai terkait dengan putusan Mahkahmah Konstitusi yang menyatakan kedudukan dan kewenangan DPD setara dengan DPR.