Nasional

YOGYAKARTA, batamtoday - Pendidikan yang diterapkan di Indonesia hanya mempertajam otak individu, sehingga masih banyak terjadi pelanggaran moral dan etika, kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mohammad Mahfud MD.

JAKARTA,  batamtoday - Kapolri Jenderal Timur Pradopo menegaskan bahwa penarikan 20 penyidik polri yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke institusi asal, tidak ada kaitannya dengan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator SIM yang ditangani kepolisian dan KPK saat ini.

CIREBON, batamtoday - Polemik moratorium pajak yang bergulir di Munas dan Konbes NU di Pesantren Kempek, Cirebon pada 14-17 September 2012 ini mendapat respon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), para pejabat tinggi di Ditjen Pajak, dan tokoh-tokoh nasional seperti Setiawan Djody menanggapi secara beragam ajakan NU tersebut.

CIREBON, batamtoday - Dalam sidang Komisi Bathsul Masail Diniyah Maudlu’iyah (agama kontekstual), yang dipimpin oleh KH. Hartami Hasni dengan pembicara KH. Afifuddin Muhajir dan KH. Malik Madany, KH. Masdar F. Mas’udi yang membahas masalah bentuk Negara, pemilihan kepala daerah (Pilkada), dan pajak pada Minggu (16/9/2012).

CIREBON, batamtoday - Peserta Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Alim Ulama NU terus berdatangan ke arena lokasi di Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon pimpinan KH. Ja’far Aqil Siradj.

JAKARTA, batamtoday - Migrant Care, LSM pemerhati Tenaga Kerja Indonesia (TKI), mengecam ulah Polisi Diraja Malaysia yang menembak mati lima orang TKI. Mereka dinilai gegabah dalam beraksi, sehingga merenggut nyawa TKI yang belum tentu bersalah.

JAKARTA, batamtoday - Anggota Komisi Tenaga Kerja Dewan Perwakilan Rakyat, Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah segera menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri ke dewan. Ditembaknya lima Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia, menurut dia, menunjukkan bahwa MoU antara Indonesia-Malaysia soal perlindungan tenaga kerja tak berjalan. 

JAKARTA, batamtoday-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berdasarkan audit penetapan formasi dan pengadaan pegawai negeri sipil (PNS), menyimpulkan bahwa seleksi adminsistrasi penerimaan calon PNS (CPNS) tidak dilakukan dengan cermat.