Marzuki Alie Minta BPK Audit Proyek KA Cepat Buatan China

Marzuki Alie Minta BPK Audit Proyek KA Cepat Buatan China

Oleh : Surya

Sabtu | 23-01-2016 | 18:30 WIB

Mantan Ketua DPR Marzuki Alie

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Mantan Ketua DPR, Marzuki Alie mengingatkan Komisi VI DPR RI untuk segera meminta BPK melakukan audit terhadap rencana pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung dari China.

Hal ini perlu dilakukan agar investasi yang dilakukan antara BUMN dengan pemerintah China itu benar-benar bisa membawa keuntungan dan bukan malah menimbulkan kerugian di kemudian hari.

"Saya tidak mendalami betul masalah ini, tapi ini menjadi tugas BPK untuk mendalami dan mengaudit rencana pembangunan ini sebelum terlanjur. Komisi VI bisa meminta BPK melakukan audit apakah investasi yang dilakukan oleh BUMN dan China ini menguntungkan atau tidak.Kalau dari hasil audit hal itu tidak mungkin memberikan keuntungan, maka sebelum terlanjur merugikan keuangan negara, hal itu bisa distop," ujar Marzuki dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/1/2016).

Sebagai bagian dari keuangan negara, BPK menurutnya berhak melakukan audit karena bagaimanapun investasi yang akan ditanamkan dalam proyek ini besar.

"Kalau BUMN investasi maka hal itu harus untung. Masalahnya sekarang ada nggak visibility study nya? Investasi yang demikian besar harus dihitung benar, tidak bisa asal sembarangan berinvestasi," tegasnya.

Marzuki menilai investasi jalur kereta api cepat baru akan menguntungkan jika okupansi penggunaan kereta itu nantinya akan penuh.Investasi itu menurutnya juga harus menghitung moda transporatasi lainnya karena bagaimanapun ada banyak moda transporatsi yang menghubungkan Jakarta dan Bandung.

"Saat ini kan sudah ada kereta biasa, ada jalur kendaraan bermotor melalui puncak ada jalur tol dan ada juga pesawat. Apakah dengan menambah kereta cepat, okupansi penumpangnya nanti bisa memenuhi target? Kalau masyarakat enggan beralih karena masih ada pilihan moda transporatasi lain yang mungkin lebih murah dan lebh segalanya, maka kereta cepat yang dibangun mahal-mahal itu akan kosong. Kalau kosong bagaimana mengembalikan uangnya?" sarannya.

Marzuki sendiri menilai saat ini pembangunan kereta api cepat itu belum diperlukan karena masih banyak daerah di Indonesia yang memerlukan pembangunan infrastruktur.

Seharusnya kalau memang anggaran infrastruktur kita dari APBN tidak mencukupi, BUMN yang ada didorong untuk mengembangkan infrastruktur itu.

"Kalau saya lihat, banyak daerah yang sebetulnya membutuhkan pembangunan infrastruktur. Kita ini dana infrastruktur kurang,karena APBN desifisit. Disini BUMN sebenarnya bisa digunakan untuk bangun infrastruktur yang lain yang lebih visible dan bermanfaat untuk menggerakkan ekonomi kita," jelasnya.

Indonesia dengan negara status negara kepuluaannya dan sebagai negara maritim membutuhkan pengembangan moda transporatasi laut.

"Kita membutuhkan infrastruktur yang bisa menggerakan perekonomian antar pulau dengan moda transportasi antar pulau. Ini juga harus dihitung benar, jangan sampai misalnya kapal yang seharusnya digunakan untuk mengangkut sapi dari NTT ke Jakarta, kosong karena di NTT tidak ada sapinya. Ini juga sejalan dengan istilah tol laut yang diwacanakan Jokowi," tandasnya.

Dalam kaitan ini, Marzuki juga prihatin karena saat ini DPR seperti dianggap tidak ada oleh pemerintah. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, sama sekali tidak diminta pendapatnya terkait pembangunan ini.

"Saya sayangkan kondisi DPR saat ini, tapi saya memaklumi juga, karena bagaimana DPR mau bersuara dan melakukan tugas pengawasannya, kalau DPR dan partai politik diobok-obok oleh pemerintah terus.Partai dan DPR dibuat amburadul, hukum pun dibuat main-main dan demokrasi jauh mundur," pungkasnya.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

Terbukti Lakukan Penipuan Rp 5,5 M, Dirut PT JMM Divonis 3 Bulan 12 Hari

PT WSBP Gelar CSR Inspiring Kindness untuk Emak-emak Kecamata Batuampar

2 Tersangka Pemalsuan Surat Tanah di Bintan Timur Penuhi Panggilan Penyidik Polres Bintan

Muhammad Rudi Dorong Atlet E-Sport Kepri Tingkatkan Prestasi

Bersama Menko PMK, Gubernur Ansar Hadiri Halalbihalal Keluarga Besar Muhamadiyah

Diisukan Tinggalkan Nasdem, Amsakar: Hingga Detik ini Saya Masih Kader Partai

Pertamina Dukung Penggunaan Fuel Card 5.0 Pertlite di Batam

Jokowi Teken UU Desa, Kepala Desa Dapat Uang Pensiun dan Jabatan Capai 16 Tahun

Masyarakat Kepri Bakal Dapat 'Kartu Sakti' Fuel Card Plus AA Saat Bayar Pajak Tahunan Kendaraan

Polsek Bintan Timur Bekuk Pelaku Pencurian di Dua TKP dalam Sehari

Pak Bupati! Tolong Sisihkan Sedikit Dana untuk Atlet Silat Bintan Ikut Popda Kepri 2024

Ratusan Buruh Bintan Peringati May Day 2024 di Pantai Dugong Trikora

Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei 2024, CASN Digelar Juni Mendatang

Subak, Cermin Pembagian Air Berkeadilan di Pulau Dewata

Dr Aqua Dwipayana Ingatkan Setiap Prajurit dan Anggota Keluarganya Memahami Dampak Negatif Medsos