Marzuki Alie Minta BPK Audit Proyek KA Cepat Buatan China

Marzuki Alie Minta BPK Audit Proyek KA Cepat Buatan China

Oleh : Surya

Sabtu | 23-01-2016 | 18:30 WIB

Mantan Ketua DPR Marzuki Alie

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Mantan Ketua DPR, Marzuki Alie mengingatkan Komisi VI DPR RI untuk segera meminta BPK melakukan audit terhadap rencana pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung dari China.

Hal ini perlu dilakukan agar investasi yang dilakukan antara BUMN dengan pemerintah China itu benar-benar bisa membawa keuntungan dan bukan malah menimbulkan kerugian di kemudian hari.

"Saya tidak mendalami betul masalah ini, tapi ini menjadi tugas BPK untuk mendalami dan mengaudit rencana pembangunan ini sebelum terlanjur. Komisi VI bisa meminta BPK melakukan audit apakah investasi yang dilakukan oleh BUMN dan China ini menguntungkan atau tidak.Kalau dari hasil audit hal itu tidak mungkin memberikan keuntungan, maka sebelum terlanjur merugikan keuangan negara, hal itu bisa distop," ujar Marzuki dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/1/2016).

Sebagai bagian dari keuangan negara, BPK menurutnya berhak melakukan audit karena bagaimanapun investasi yang akan ditanamkan dalam proyek ini besar.

"Kalau BUMN investasi maka hal itu harus untung. Masalahnya sekarang ada nggak visibility study nya? Investasi yang demikian besar harus dihitung benar, tidak bisa asal sembarangan berinvestasi," tegasnya.

Marzuki menilai investasi jalur kereta api cepat baru akan menguntungkan jika okupansi penggunaan kereta itu nantinya akan penuh.Investasi itu menurutnya juga harus menghitung moda transporatasi lainnya karena bagaimanapun ada banyak moda transporatsi yang menghubungkan Jakarta dan Bandung.

"Saat ini kan sudah ada kereta biasa, ada jalur kendaraan bermotor melalui puncak ada jalur tol dan ada juga pesawat. Apakah dengan menambah kereta cepat, okupansi penumpangnya nanti bisa memenuhi target? Kalau masyarakat enggan beralih karena masih ada pilihan moda transporatasi lain yang mungkin lebih murah dan lebh segalanya, maka kereta cepat yang dibangun mahal-mahal itu akan kosong. Kalau kosong bagaimana mengembalikan uangnya?" sarannya.

Marzuki sendiri menilai saat ini pembangunan kereta api cepat itu belum diperlukan karena masih banyak daerah di Indonesia yang memerlukan pembangunan infrastruktur.

Seharusnya kalau memang anggaran infrastruktur kita dari APBN tidak mencukupi, BUMN yang ada didorong untuk mengembangkan infrastruktur itu.

"Kalau saya lihat, banyak daerah yang sebetulnya membutuhkan pembangunan infrastruktur. Kita ini dana infrastruktur kurang,karena APBN desifisit. Disini BUMN sebenarnya bisa digunakan untuk bangun infrastruktur yang lain yang lebih visible dan bermanfaat untuk menggerakkan ekonomi kita," jelasnya.

Indonesia dengan negara status negara kepuluaannya dan sebagai negara maritim membutuhkan pengembangan moda transporatasi laut.

"Kita membutuhkan infrastruktur yang bisa menggerakan perekonomian antar pulau dengan moda transportasi antar pulau. Ini juga harus dihitung benar, jangan sampai misalnya kapal yang seharusnya digunakan untuk mengangkut sapi dari NTT ke Jakarta, kosong karena di NTT tidak ada sapinya. Ini juga sejalan dengan istilah tol laut yang diwacanakan Jokowi," tandasnya.

Dalam kaitan ini, Marzuki juga prihatin karena saat ini DPR seperti dianggap tidak ada oleh pemerintah. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, sama sekali tidak diminta pendapatnya terkait pembangunan ini.

"Saya sayangkan kondisi DPR saat ini, tapi saya memaklumi juga, karena bagaimana DPR mau bersuara dan melakukan tugas pengawasannya, kalau DPR dan partai politik diobok-obok oleh pemerintah terus.Partai dan DPR dibuat amburadul, hukum pun dibuat main-main dan demokrasi jauh mundur," pungkasnya.

Editor : Surya

TERKINI
POPULER

Polri Kenalkan Kortas Tipikor ke Masyarakat di CFD Jakarta

PDIP Ogah Tanggung Jawab soal Kenaikan PPN 12 Persen, Sebut Inisiatif Jokowi!

Soal Polemik Kenaikan PPN 12 Persen, Endipat: Ada Provokator Mau Ganggu Stabilitas Bangsa

Menko Airlangga Bantah QRIS Kena PPN 12 Persen

Perludem Ungkap MK Terima 312 Sengketa Pilkada 2024

DJP Kemenkeu Tegaskan QRIS Kena PPN 12 Persen Mulai Tahun Depan

Prabowo dan Erdogan Berseteru di KTT D8, Erdogan Walk Out Sampai Senggol Kursi Prabowo, Amarah Prabowo Memuncak!

Banjir Rob Genangi Jalan Martadinata dan Jalan Merdeka Tanjunguban

Dugaan Penggelapan Dana Kopkar PT Ria Bintan Lagoi, Polres Bintan Bakal Panggil Kembali Pelapor

PWI Bintan Siap Bedah Rumah Fira, Pelajar Berprestasi di Teluk Sebong

Masyarakat Kampung Tua Rempang Kembali Diserang, Tim Solidaritas Nasional Serukan Tiga Tuntutan

Pangkoarmada RI Lepas Ratusan Peserta Triathlon 2024 di Pantai Lagoi Bay Bintan

Pakar Komunikasi Dr Aqua Dwipayana Sebut Komunikasi Internal Fondasi Utama

Mantan Wakil Rektor UBK Minta Presiden Prabowo Rehabilitasi Nama Baik Rachmawati

Perintah Kapolri Tindak Tegas Polisi Salah Gunakan Senjata Api