Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

DPR Sahkan RUU Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan pada Maret 2016
Oleh : Surya
Selasa | 23-02-2016 | 21:32 WIB
Herman Khaeron_edit.jpg Honda-Batam
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron yang juga Ketua Panja RUU Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan DPR RI Herman Khaeron menegaskan akan masuk pembahasan Panja pada 29 Februari 2016 dan disahkan pada awal Maret mendatang.


RUU ini untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.

"RUU ini lahir karena melihat para nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam di seluruh pesisir yang tersebar di ¾ lautan Indonesia, ternyata masih miskin. Karena itu dengan UU ini pemerintah menjamin kelangsungan nelayan. Termasuk kebutuhan, subsidi, dan jaminan untuk kesejahteraan nelayan," tegas Herman Khaeron dalam Forum Legislasi DPR RI 'RUU Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam” bersama Sekjen Kementerian Kelauatan dan Perikanan (KKP) Syarif Wijaya, dan Ketua Umum Persatuan Nelayan Tradisional, Riza Damanik, di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (23/2/2016).

Dalam RUU itu, kata politisi Demokrat,  menyangkut berbagai kebijakan impor garam yang masih membanjiri Indonesia, pendidikan dan pelatihan, kemitraan usaha, pembiayaan-modal usaha, kemudahan akses, asuransi . Karena itu pemerintah menganggarkan Rp 200 miliar untuk mengimplementasikan UU ini. 

"Juga penetapan harga menjelang pasar bebas Asean (MEA)," ujarnya.

Menurut Herman, kemiskinan kultural nelayan tersebut harus diselesaikan, mengingat mereka masih terjerat dengan ijon, rente, dan sebagainya. 

"Hanya saja UU ini tidak mengatur sanksi pidana, sehingga kalaupun ada pelanggaran masalah pangan, hal itu sudah diatur dalam UU pangan," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR ini.

Syarif Wijaya menyambut positif UU ini, karena akan menjadi produk hukum sekaligus menjadi payung hukum bagi pemerintah dan berbagai pihak terkait dalam rangka menyejahterakan nelayan, petambak garam dan pembudidaya ikan. 

Karena itu,  dia meminta untuk meyakinkan nelayan, di mana seluas 5,8 Km2 lautan dan 95 km posline dan 2 juta hektar tambak, itu kalau dikelola dengan baik, maka akan menjadi luar biasa dalam melindungi nelayan.

Menurut Syarif, laut tetap menjadi sumber daya ikan, lahan kerja, prasarana produksi ikan, dan sumber kekayaan nelayan. 
Dengan UU ini, lanjutnya, pemerintah mendorong  terwujudnya kesejahteraan nelayan. 

"Jadi, pemerintah menyambut positif sebagai payung hukum untuk sejahterakan nelayan," katanya.

Riza Damanik menjelaskan jika 56 % konsumsi ikan rakyat Indonesia kata organisasi pangan sedunia (WHO) adalah ikan. Sehingga konsumsi ikan rakyat kita melebihi rata-rata dunia. Maka kita sadari, 75 % ikan adalah dari nelayan kecil. 

"Jadi, usaha mnimalis, UU ini melindungi 13 juta nelayan. Kalau gagal, maka implikasinya akan menurunkan kemiskinan nelayan," katanya.

Menariknya, kata Riza Damanik, dalam transisi dari pemerintahan SBY ke Jokowi, perubahan itu sendiri tak selalu direspon baik oleh nelayan. Sehingga kebijakan pemerintahan Jokowi saat ini justru menurunkan tingkat penjualan ikan nelayan. 

"Kebijakan nasional itu ternyata berimpliaksi kepada nasib nelayan. Karena itu, kebijakan itu harus diikuti partisipasi masyarakat nelayann" ungkapnya.

Dulu, kata Riza, pemerintahan SBY memberi bantuan jejaring, kapal, penangkap ikan dan lain-lain, tapi karena tidak diikuti partisipasi nelayan dan masyarakat, maka gagal. 
Padahal, pemerintahan yang baik itu kalau ada transparansi dan partisipasi masyarakat. 

"Jadi, RUU ini harus mengamankan laut. Jangan sampai seperti pertanian di mana tanah pertanian makin sempit akibat digerus properti, perkantoran, hotel dan sebagainya. Apalagi, pembudi daya ikan dan petambak garam yang dulu mencapai ratusan, kini tinggal sekitar 70-an posline," pungkasnya.

Editor : Surya

Berita Lainnya

BPK Temukan Kebun Sawit di Kawasa Hutan Tanpa Izin Seluas 2,5 Juta Hektar

19-07-2024 | 17:04 WIB

Menteri PANRB Jamin Seleksi Sekolah Kedinasan Tanpa Praktik Kecurangan

19-07-2024 | 11:04 WIB

Mulai Januari 2025, Mobil dan Motor Wajib Asuransi

18-07-2024 | 18:44 WIB