Opini

Oleh: Hj.Herlini Amran, MA

SEJAK tahun 1992 tanggal 29 Juni telah ditetapkan sebagai Hari Keluarga Nasional (Harganas). Menurut Mulyono D. Parawiro, ada tiga alasan penetapan Harganas. Pertama, sebagai upaya untuk mewarisi semangat kepahlawanan dan perjuangan bangsa. Kedua, untuk menghargai dan perlunya keluarga bagi kesejahteraan bangsa. Ketiga, membangun keluarga menjadi keluarga yang mampu bekerja keras dan mampu berbenah diri menuju keluarga yang sejahtera.

Oleh: Joe Erison

Kejadian salah tangkap oleh polisi terhadap dua orang pembeli yang akan belanja pada saat perampokan di ruko Dotamana, tidak bisa dianggap sebagai persoalan sepele. Oknum polisi tersebut dapat digugat karena telah melanggar kode etik dan disiplin Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Oleh: Hj. Herlini Amran, M.A

Oleh:  Muhammad Joni

UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) disahkan 21 Maret 2007 lalu. Satu lagi hukum positif memperkuat barisan norma hukum nasional memerangi perdagangan orang (trafficking in person).

Oleh: Yon A Udiono

Sebagian besar wilayah tanah air, sejak Mei, manjing ke suatu musim yang mengingatkan kita akan roman karya AA Navis pada 1967. Sumatera dan pulau-pulau lain di sekitarnya mencoba-atasi kemungkinan terjadinya paceklik air itu.

Oleh: Nur Fahmi Magid

"Demokrasi Pancasila itu keharusan, demokrasi itu harga mati, demokrasi itu la roiba fii" begitu Emha Ainun Najib atau biasa disapa Cak Nun, menegaskan dalam catatanya. Seolah dia ingin membuka mata bangsa ini yang sebenarnya telah salah kaprah dalam menerjemahkan "demokrasi". Baginya, bangsa Indonesia telah menempatkan demokrasi diatas segala hal urusan konstitusi, termasuk mengeliminir keberadaan Tuhan. Dia bisa memaksakan kehendak.

Sejak kedatangan di Hanoi – ibukota Vietnam,  saya tak bisa mengakses facebook. Rupanya sudah beberapa bulan lalu, facebook dilarang di Vietnam. Salah satu penyebabnya ternyata adalah tambang.

"Kalian tak pernah bisa bilang ‘tidak’, Lantaran kelaparan yang menakutkan, Kemiskinan yang mengekang"  begitu tulis WS Rendra dalam sajaknya berjudul Pelacur-pelacur Jakarta. Seolah dia menunjukan bahwa fenomena pelacuran memang didominasi keterdesakan ekonomi dan ketidak becusan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya.