Opini

OTONOMI DAERAH bukanlah hal yang baru kita dengar dalam proses pemerintah di Republik Indonesia ini. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka sampai detik ini otonomi daerah telah diimplementasikan pada pemerintahan Indonesia. Dalam kurun waktu diterbitkannya undang-undang tersebut, telah banyak juga daerah-daerah yang dimekarkan.

DEMOKRASI pada dasarnya mengakui setiap warga negara sebagai pribadi yang unik, berbeda satu sama lain dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Demokrasi memberikan kesempatan yang luas bagi pelaksanaan dan pengembangan potensi masing-masing individu tersebut, baik secara fisik maupun mental spiritual.

PENERAPAN otonomi daerah seyogyanya bertujuan menciptakan sebuah perbaikan pada daerah. Dimana kepala daerah yang dipilih oleh rakyat di daerah tersebut mampu menjadikan daerahnya lebih baik, lebih berkembang. Namun tak hanya itu, hal yang paling urgen adalah bagaimana menciptakan pelayanan publik dan kesejahteraan bagi masyarakat di daerahnya.

(Catatan Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Masa Juang 2013-2018)

SPIRIT PELAKSANAAN otonomi daerah telah membawa konsekuensi pemekaran wilayah adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Apalagi spirit yang ditanamkan dalam setiap perluasan wilayah adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Inilah hal yang diharapkan. Tapi faktanya, apakah benar demikian?

BERBICARA tentang ideologi, sering kita menghubungkan dengan dua pemikir besar: Karl Marx dan Karl Mannheim. Secara fungsional, ideologi diartikan sebagai pemikiran yang digunakan untuk kebaikan bersama (common good). Dalam hal ini, ideologi bisa muncul karena kekecewaan pada saat ini dan mempunyai niatan untuk memperbaiki di zaman akan datang.

MASIH ADAKAH JALAN untuk melakukan reformasi pelayanan publik? Tulisan ini dimulai dengan sebuah pertanyaan yang akan membawa kita pada sebuah keoptimistisan terhadap reformasi pelayanan publik. Berbagai diskusi dan seminar, bahkan penelitian telah menggambarkan bagaimana pelayanan publik harus diperbaiki.