Opini

BANGSA Indonesia merupakan negara dengan banyak multikultur itu bisa dilihat segi ras, agama, bahasa, suku dan adat istiadat. Keanekaragaman tersebut juga mengandung potensi konflik yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa, seperti gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Hal ini bisa diakibatkan dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan berujung terjadinya disintegrasi bangsa.

KEMERDEKAAN menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setiap warga negara bebas mengemukakan pendapat asal pendapat tersebut tidak bertentangan dengan falsafah negara Indonesia yakni Pancasila, UUD 1945 dan Tujuan Negara RI.

REVISI Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampaknya bakal berjalan mulus. Berbagai kewenangan lembaga anti rasuah dipangkas. Dari substansinya, dikhawatir kalau sampai disahkan oleh DPR RI, kiamat buat pemberantasan korupsi, karena salah satu isi revisi UU KPK itu menyebut sejak UU disahkan 12 tahun kemudian KPK bubar permanen.

RADIKALISME di berbagai wilayah NKRI memerlukan penangganan yang cepat. Semua permasalahan bisa dituntaskan dengan mengedepankan kebersamaan, senasib berbangsa dan negara. Pemerintah harus mampu memberikan solusi agar kecenderungan bergabung dengan kelompok radikal bisa diatasi.

PEMILU merupakan sarana pelaksana kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung, yang dimaksud dengan pemimpin politik di sini adalah wakil-wakil rakyatyang duduk dilembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik ditingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintah  seperti presiden, gubernur, atau bupati/wali kota.

BEBERAPA waktu lalu telah beredar video tentang kebahagiaan masyarakat Indonesia yang berada di ISIS. Video tersebut dibuat oleh Al Furai Media yang disebarkan melalui shoutussalam.co dan youtube. Video tersebut dibuat dalam rangka menyambut Hari Raya Qurban 1436 H lalu.

ERA Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah dimulai saat negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),  termasuk Indonesia, menyepakati Outcome Document SDGs pada tanggal 2 Agustus lalu. Dokumen ini berisi tentang deklarasi, tujuan, target dan cara pelaksanaan SDGs hingga tahun 2030. Dokumen ini adalah kerangka kerja pembangunan global baru pengganti Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir tahun 2015 ini, dengan 17 tujuan dan 169 target.