Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

BMKG Ungkap Prabowo Instruksikan Buat Modifikasi Cuaca di Berbagai Daerah Hadapi El Nino 2026
Oleh : Irawan
Minggu | 24-05-2026 | 15:32 WIB
elnino_indonesia.jpg Honda-Batam
Ilustrasi (Foto: Istimewa)

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Badan Metrologi, Klimatalogi dan Geofisikan (BMKG) memperkirakan fenomena El Nino mulai melanda Indonesia pada Juni 2026 hingga Maret atau Mei 2027.

Terkait ini, Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan instruksi kepada BMKG sebagai langkah antisipasi.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Teuku Faisal Fatani mengatakan Presiden Prabowo telah menginstruksikan BMKG untuk memperkuat operasi modifikasi cuaca (OMC) di berbagai daerah guna mengantisipasi dampak El Nino yang terjadi bersamaan dengan musim kemarau.

Menurut Faisal, Presiden Prabowo telah menginstruksikan BMKG untuk memperkuat operasi modifikasi cuaca (OMC) di berbagai daerah guna mengantisipasi dampak El Nino yang terjadi bersamaan dengan musim kemarau.

"Bapak Presiden memberikan arahan kepada BMKG agar memperkuat operasi modifikasi cuaca sehingga kita dapat mengantisipasi kemarau yang bersamaan dengan El Nino sebaik mungkin," kata Faisal di Senayan, Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Faisal menjelaskan, operasi modifikasi cuaca akan dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia.

Langkah tersebut bertujuan menjaga ketersediaan air di waduk, embung, dan kawasan tangkapan air selama musim kemarau berlangsung.

BMKG memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus hingga September 2026.

Kondisi El Nino yang berbarengan dengan kemarau dikhawatirkan membuat cuaca lebih panas dan kering dibanding rata-rata kondisi dalam 30 tahun terakhir.

"El Nino dapat menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan lebih kering," ujar Faisal.

Selain ancaman kekeringan, BMKG juga mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi yang memiliki kawasan gambut cukup luas, terutama di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

"Terdapat enam provinsi yang menjadi fokus pengendalian karhutla, di antaranya Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan," kata Faisal.

Saat ini, pemerintah bersama lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tengah memetakan titik panas atau hotspot di wilayah rawan karhutla sebagai langkah pencegahan dini.

BMKG juga memanfaatkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait kondisi air tanah di lahan gambut.

Jika permukaan air turun di bawah ambang tertentu, operasi modifikasi cuaca akan segera dilakukan untuk meningkatkan kelembapan lahan agar tidak mudah terbakar.

Menurut Faisal, strategi pencegahan tersebut terbukti mampu membantu menekan jumlah kebakaran hutan dan lahan dibanding beberapa tahun sebelumnya.

Editor: Surya