DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendesak Pimpinan DPD RI mempertanyakan kelanjutan pembahasan RUU Kelautan yang enggan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

DPR beralasan RUU Kelautan tidak ingin menjadi Inisiatif DPD karena konstitusi tidak memberikan kewenangan DPD untuk mengajukan RUU. Kewenangan mengajukan RUU dalam konstitusi berada di tangan DPR dan pemerintah, meskipun Mahkamah Konsitusi telah memutukan untuk memberikan kewenangan dalam legislasi terutama yang berkaitan dengan daerah. 

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kepulauan Riau (Kepri) meminta Menko Perekonomian Hatta Radjasa selaku Ketua Dewan Kawasan (DK) Nasional Free Trade Zone (FTZ) menunjuk Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam guna menyelamatkan keberlangsungan investasi di Batam.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Masyarakat Sagulung, Seibeduk , Sekupang dan Batam Kepulauan diharapkan segera menyampaikan aspirasi pembentukan empat daerah otonom baru (DOB) guna mendukung pembentukan Provinsi Khusus Batam, terpisah dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Aida Ismeth Abdullah menyatakan prihatin atas proses seleksi Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam yang dilakukan Dewan Kawasan FTZ mengundang kontroversi di masyarakat.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komite IV DPD RI Zulbahri Madjid akan menulis surat kepada Menteri Koordintor (Menko) Perekonomian Hatta Radjasa dan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Muhammad Sani selaku Ketua Dewan Kawasan untuk membatalkan proses seleksi calon Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam pengganti Mustofa Widjaja karena dianggap tidak independen.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Sebanyak 96 Anggota DPD RI dari 132 Anggota DPD sepakat menggunakan hak bertanya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kebijakan mobil murah (Low Cost Green Car/LGCC), termasuk empat  Anggota DPD asal Kepulauan Riau (Kepri).

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, yang saat ini sudah masuk dalam tahap pembahasan oleh DPR RI, dinilai sangat penting karena sebagian besar luas wilayah NKRI terdiri dari perairan atau laut.

BATAMTODAY.COM, Batam - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) asal Kepri melakukan rapat di gedung DPD Kepri di Batam, Sekupang, guna membahas permasalahan SK Menhut 463 tahun 2013 tentang alih fungsi hutan lindung, Kamis (03/10/2013).