PKP
Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Rekomendasi DPD Kepri

Menko Perekonomian Diminta Ambil-alih Proses Seleksi dan Tunjuk Kepala BP Batam Definitif
Oleh : Surya
Kamis | 16-01-2014 | 14:58 WIB
djasarmen purba.jpg honda-batam
Senator Djasarmen Purba, Anggota DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau duduk di Komite II DPD

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kepulauan Riau (Kepri) meminta Menko Perekonomian Hatta Radjasa selaku Ketua Dewan Kawasan (DK) Nasional Free Trade Zone (FTZ) menunjuk Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam guna menyelamatkan keberlangsungan investasi di Batam.


"Pemerintah dalam hal ini Menteri Perekonomian diminta segera turun campur tangan menyelematkan Batam dengan menunjuk Kepala BP Batam diluar proses seleksi yang dilakukan DK FTZ. Ini demi menyelematkan investasi di Batam," kata Djasarmen Purba, Anggota DPD Kepri, saat menyampaikan hasil kunjungan kerja masa reses ke daerah pemilihan Provinsi Kepri dalam Rapat Paripurna DPD yang dipimpin Ketua DPD RI Irman Gusman di Jakarta, Kamis (16/1/2014).

Djasarmen menilai, proses seleksi calon Kepala  BP Batam yang dilakukan Tim Seleksi (Timsel)  DK FTZ dibawa koordinasi Gubernur Kepri Muhammad selaku Ketua DK tidak transparan. Akibatnya, menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunnya investasi di Batam.

"Sekarang ini investasi di Batam vakum, karena semua yang tanda tangan ijin prinsip adalah Kepala BP Batam, bukan Plt. Gugatan Istono itu hanya menghentikan sementara, tapi siapa orang yang dipilih sebagai Kepala BP Batam itu, perlu segera ditunjuk Menko Perekonomian," katanya.

Menurut Djasarmen, Kepala BP Batam yang ditunjuk Menko Perekomian bukanlah seorang Plt, karena tidak akan bisa mengambil keputusan strategis seperti ijin alokasi lahan dan ijin perdagangan. Tetapi harus Kepala BP Batam definitif, demi menyelamatkan investasi di Batam.

"Kalau situasi ini terus dibiarkan bagaimana Batam bisa berkembang? Menteri Perekonomian harus mengambil alih proses pemilihan Kepala BP Batam. Proses pemilihan dibubarkan, dan kemudian menujuk Kepala BP Batam. Ini demi Batam yang telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian bangsa dan negara," katanya.

Anggota Komite I DPD RI ini mengatakan, rekomendasi DPD Kepri yang disampaikan tersebut nantinya akan disampaikan ke Menteri Perekonomian Hatta Radjasa melalui Ketua DPD RI Irman Gusman atau rekomendasinya diberikan ke kementerian terkait melalui Sekretariat Jenderal DPD RI.

"Kita kemungkinan juga akan menulis surat ke Menteri Perekonomian disertai rekomendasi keputusan Rapat Paripurna mengenai permintaan campur tangan Menteri Perekonomian terhadap proses seleksi Kepala BP Batam. Ini belum kita bahas, nanti kita bahas dengan Anggota DPD Kepri lainnya, kalau setuju kita akan kirim surat agar masalah pemilihan Kepala BP Batam ini mendapat perhatian serius dari pemerintah agar investasi di Batam tidak vakum dan stagnan," katanya.

Editor : Surya