DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota DPD Kepulaun Riau (Kepri) Jasarmen Purba akan melayangkan surat ke Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar guna meminta waktu untuk membahas rekomendasi Ombudsman tentang SK 463 secara khusus.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood mengatakan, Industri Ekonomi Kreatif dapat memberikan kontribusi lebih terhadap perekonomian Indonesia.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Haripinto Tanuwidjaja menilai, iklim investasi di Batam saat ini kurang kondusif akibat lambatnya proses perijinan investasi yang diajukan oleh para investor asing (PMA)dan lokal (PMDN).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator asal Kepulauan Riau, Haripinto Tanuwidjaja, mengatakan, pembangunan daerah kepulauan, seperti di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah diusulkan menjadi pertimbangan DPD RI yang akan disampaikan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) dalam menyusun RPJM 2015-2019.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Penyaluran dana desa Rp 1,4 miliar sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan masalah yang mengemuka selama penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dalam Laporan Kegiatan di Daerah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di 33 provinsi.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua DPD RI Irman Gusman justru mendukung pendirian KPK di daerah tersebut dengan syarat perbaikan sistem dan peningkatan kualitas dalam konteks pemberantasan korupsi di daerah.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Empat anggota DPD-RI asal Kepulauan Riau, masing-masing, Hardi S Hood, Haripinto, Jasarmen Purba dan Ria Saptarika, bersama anggota Komisi IX DPR-RI Asman Abnur, menyoroti penyaluran program Kartu Indoesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang digagas Presiden RI Joko Widodo, di Provinsi Kepri.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Zulbahri Madjid (senator asal Kepulauan Riau) menyatakan, penyaluran tunjangan profesi guru, baik untuk guru sekolah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) maupun untuk guru sekolah Kementerian Agama (Kemenag), bermasalah di sejumlah daerah seperti Aceh dan Nusa Tenggara Timur (NTT).