Hasil Audensi dengan Kadin Batam dan Apindo Kepri

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Haripinto Tanuwidjaja menilai, iklim investasi di Batam saat ini kurang kondusif akibat lambatnya proses perijinan investasi yang diajukan oleh para investor asing (PMA)dan lokal (PMDN).

"Iklim investasi di Kota Batam saat ini kurang kondusif, sehingga menghambat pelaksanaan kemajuan industri di wilayah free trade zone (FTZ), " kata Haripinto di Jakarta, Senin (19/1/2015).

Menurutnya, saat menerima aspirasi dengan Kadin Batam dan Apindo Kepri di Swiss-Bel Hotel Batam pada 11 Desember 2014 lalu, saat melakukan kegiatan di daerah dalam masa reses, terungkap bahwa kurang kondusifnya iklim investasi di Batam disebabkan oleh perijinan yang lambat dan berbiaya tinggi yang akhirnya menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

"Bukan hanya itu perijinan lalu lintas barang dari FTZ juga masih sangat berbelit-belit dan berbiaya tinggi sehingga menghambat pelaksanaan industri di wilayah FTZ," katanya.

Bahkan pengurusan ijin HO sebagai salah persyaratan ijin lain, katanya, juga sangat berbelit-belit dan sulit didapat. Demikian pula pengurus dokumen Amdal /UKL-UPL untuk usaha juga sangat sulit dan berbiaya tinggi.

Hambatan lain yang dikeluhkan Kadin Batam dan Apindo Kepri dalam menanamkan investasi di Batam, katanya, adalah terkait maraknya aksi demonstrasi buruh yang semakin anarkis, dan disertai aksi sweeping aset perusahaan.

Selain itu, aksi bentrokan antara TNI dan Polri di Batam baru-baru ini dinilai meresahkan publik dan pengusaha di Batam. Kadin Batam dan Apindo Kepri, lanjutnya, meminta rivalitas antara aparat TNI dan Polri yang tak jarang berujung bentrok fisik itu agar dihentikan dan tidak terjadi ini.

"Akibat aksi ini industri elekstronik dan galangan kapal terus mengalami penurunan. Iklim investasi di Batam tidak kondusif," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, ungkap Haripinto, Kadin Batam dan Apindo Kepri juga mengeluhkan Batam yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (free trade zone/FTZ), namun tak luput dari aksi razia SNI (Standar Nasional Indonesia) terhadap barang-barang yang masuk ke FTZ.

"Masih ada beberapa item barang yang terus dirazia karena tidak memiliki SNI, padahal barang-barang tersebut tidak bersifat membayakan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas," katanya.

Anggota DPD Kepri ini menegaskan, terkait kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)yang menitik-beratkan pembangunan di bidang kematiriman, diharapkan ada dukungan serius dari pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan industri maritim dan industri transhipment/alihkapal.

"Mengingat potensi yang sangat besar strategis untuk mewujudkan visi maritim nasional, perlu dukungan kemudahan perijinan, kelonggaran tarif, investasi infrastruktur dan membantu permodalan kepada pelaku industri galangan kapal," katanya.

Haripinto menambahkan, pemerintah perlu mempercepat pembanguan pelabuhan Tanjung Sauh, mengingat lokasinya yang strategis di Selat Malaka dan peran Batam sebagai kawasan FTZ, bisa menjadi poros maritim di wilayah Indonesia Bagian Barat.
"Kita minta pembangunan pelabuhan Tanjung Sauh jangan ditunda-tunda," katanya.

Laporan kegiatan Haripinto di daerah ini, telah dilaporkan dalam Sidang Paripurna DPD Kepri Tahun Sidang II 2014-2015 pada 13 Januari 2014 lalu. Laporan kegiatan ini, adalah bagian dari Laporan Kegiatan Anggota DPD Kepri selama masa reses lalu, dan telah disahkan dalam rapat paripurna yang selajutnya di bahas di masing-masing komite.

Editor: Surya