Nasional

BATAMTODAY.COM Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaerun, mendesak pemerintah agar segera membentuk Badan Usaha Milik Nelayan (BUMN), untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus mendirikan pendirian Badan Urusan Logistik (Bulog) Nelayan, guna mengatur tata perdagangan hasil tangkapan ikan.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Kepala Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono menegaskan jika Badan Pengkajian (BP) MPR RI harus menghasilkan kajian perundang-undangan yang harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan politik.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Calon tenaga kerja Indonesia yang hendak bekerja di luar negeri menggunakan kartu tanda kerja luar negeri (KTKLN) elektronik mulai April 2015. Penggunaan e-KTKLN itu sebagai bentuk respon cepat terhadap instruksi Presiden RI, Joko Widodo, beberapa waktu lalu yang meminta secara langsung untuk menghapus KTKLN.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta peredaran dan publikasi lagu bermuatan mesum dicegah. KPAI tak hanya prihatin dengan banyaknya buku bacaan dan tayangan berbau pornografi, tapi juga lirik lagu yang menggunakan bahasa berkonotasi mesum.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah menjamin stok beras untuk warga miskin (raskin) aman hingga akhir tahun. Pemerintah juga menyiapkan dana Rp9,5 triliun untuk pengadaan raskin hingga Juli.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Seluruh pejabat hubungan masyarakat (humas) di kementerian dan lembaga (K/L) diminta untuk memiliki dan memanfaatkan akun Twitter dalam menjalankan tugas kehumasannya. Pemanfaatan teknologi media sosial itu dinilai lebih efektif dalam menyampaikan pesan kepada publik.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Pakar hukum tata negara Refly Harun berpendapat sebenarnya tidak perlu digulirkan hak angket sebagai buntut menyusul adanya RAPBD siluman versi DPRD DKI dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (BPT) atau Ahok.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - MPR RI dan Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menyepakati penggunaan istilah "empat pilar" yang sebelumnya digugat ke MK dan diubah menjadi istilah Empat Konsensus Berbangsa dan Bernegara. Penggunaan istilah empat pilar tersebut bersifat final dan tidak lagi digugat secara hukum, termasuk MK sendiri.