Anak-anak di Tengah Polemik MBG, Romo Pascal Pertanyakan Peran Pemko Batam

BATAMTODAY.COM, Batam-Video ratusan pelajar berseragam sekolah membawa spanduk dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam memantik pertanyaan publik.

Di tengah perdebatan nasional mengenai program unggulan pemerintah itu, anak-anak justru tampil di barisan depan pawai yang diklaim sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan MBG.

Rohaniwan Katolik sekaligus Ketua Jaringan Safe Migran Batam, Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus atau Romo Pascal, menilai pelibatan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dalam kegiatan tersebut sebagai sesuatu yang janggal dan memprihatinkan.

"Saya prihatin ketika anak-anak dilibatkan dalam persoalan orang dewasa, terlebih pada isu yang sedang menjadi perdebatan publik dan memiliki nuansa politik," kata Romo Pascal kepada BATAMTODAY.COM, Selasa (23/6/2026).

Menurut dia, persoalan utama bukan terletak pada bentuk kegiatannya yang dikemas sebagai pawai atau jalan santai, melainkan pada substansi pesan yang dibawa.

MBG saat ini sedang menjadi bahan diskusi, kritik, dan perdebatan di berbagai daerah. Dalam situasi seperti itu, anak-anak seharusnya tidak dijadikan bagian dari gerakan yang beririsan dengan dukungan terhadap suatu kebijakan publik.

Pawai yang berlangsung pada Minggu, 21 Juni lalu, kata Pascal, telah menempatkan Batam dalam sorotan nasional. Rekaman kegiatan itu beredar luas di media sosial dan memancing beragam reaksi publik.

"Sekarang seluruh Indonesia melihat. Anak-anak membawa spanduk dukungan terhadap MBG. Menurut saya itu aneh. Mengapa anak-anak harus berada di ruang yang seharusnya menjadi wilayah orang dewasa?" ujarnya.

Pascal mendesak Pemerintah Kota Batam memberikan penjelasan terbuka mengenai latar belakang pelibatan siswa dalam kegiatan tersebut.

Ia mengingatkan bahwa sekolah dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar anak tidak terseret dalam kepentingan di luar dunia pendidikan.

"Jangan sampai peristiwa seperti ini terulang lagi. Ini memalukan dan memprihatinkan. Anak-anak tidak boleh dibawa masuk ke urusan-urusan orang dewasa, apalagi yang berpotensi bersinggungan dengan kepentingan politik," katanya.

Polemik ini muncul setelah sejumlah guru dan wali murid mengaku menerima informasi bahwa sekolah diminta mengirimkan perwakilan siswa untuk mengikuti pawai.

Beberapa guru bahkan menyebut kehadiran mereka bukan sepenuhnya atas inisiatif pribadi, melainkan setelah adanya arahan yang diteruskan melalui jalur sekolah.

Pawai tersebut diikuti ribuan peserta yang terdiri dari pelajar, guru, pekerja dapur MBG, dan relawan. Massa bergerak dari depan Gedung DPRD Kota Batam menuju sejumlah ruas jalan utama sebelum kembali ke titik awal.

Berbagai spanduk dukungan terhadap MBG, kendaraan hias, mobil komando, serta pengeras suara mewarnai kegiatan itu.

Momentum pawai itu juga tidak lepas dari konteks yang melatarbelakanginya. Tiga hari sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Bergerak (AMB) Kota Batam menggelar demonstrasi yang mendesak evaluasi Program MBG.

Mahasiswa menyoroti besarnya anggaran program tersebut di tengah berbagai persoalan daerah, mulai dari krisis air bersih hingga isu lingkungan hidup.

Sehari setelah aksi mahasiswa, kelompok pekerja dan relawan dapur MBG menggelar aksi tandingan yang menyatakan dukungan terhadap program itu.

Pawai pada 21 Juni kemudian menjadi mobilisasi dukungan terbesar sejak polemik MBG mencuat di Batam.

Bagi Romo Pascal, rangkaian peristiwa tersebut membuat sulit mengabaikan dimensi politik yang melekat pada kegiatan itu.

"Masalah MBG sedang menjadi pembahasan nasional. Ketika ada gerakan yang dikemas dalam bentuk pawai untuk mendukung satu program yang sedang diperdebatkan, masyarakat tentu bisa menafsirkan itu sebagai dukungan terhadap satu kepentingan tertentu," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa prinsip perlindungan anak menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kegiatan yang melibatkan mereka.

Karena itu, pemerintah harus mampu menjelaskan secara jernih mengapa pelajar perlu hadir dalam kegiatan yang berkaitan dengan polemik kebijakan publik.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan membantah kegiatan tersebut sebagai demonstrasi.

Menurut dia, kegiatan itu merupakan pawai sekaligus jalan sehat dalam rangka mendukung keberlanjutan Program MBG dan memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.

"Hari ini kami melaksanakan pawai untuk mendukung program MBG agar tetap berjalan, sekaligus memperingati Tahun Baru Hijriah," kata Hendri saat ditemui di lokasi kegiatan.

Ia menjelaskan bahwa gagasan pawai muncul setelah pihaknya menerima berbagai masukan dari kepala sekolah dan orang tua murid terkait tersendatnya pelaksanaan MBG dalam beberapa waktu terakhir.

Hendri juga membantah adanya instruksi dari kementerian maupun pihak luar untuk menggelar kegiatan tersebut.

Namun ketika ditanya mengenai pengakuan sejumlah guru yang menyebut keikutsertaan mereka tidak sepenuhnya sukarela, ia memilih tidak memberikan tanggapan lebih jauh.

"Saya tidak menanggapi itu karena kami tidak tahu. Kehadiran siswa merupakan tanggung jawab masing-masing satuan pendidikan," ujarnya.

Menurut Hendri, pelajar merupakan penerima manfaat langsung Program MBG sehingga dukungan terhadap keberlanjutan program tersebut dianggap relevan.

Namun pertanyaan yang kini bergulir di ruang publik bukan lagi soal manfaat program MBG. Yang dipersoalkan adalah mengapa anak-anak harus ikut berdiri di tengah pusaran perdebatan mengenai sebuah kebijakan negara.

Pertanyaan itu hingga kini belum sepenuhnya terjawab.

Editor: Surya

---