Ekbis

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Asal Provinsi Kepulauan Riau, Haripinto mengaku sangat setuju jika kran inpor beras dibuka. Itu dia tujukan khususnya untuk wilayah Batam, Bintan dan Karimun yang memang merupakan daerah FTZ, sehingga Dewan Kawasan (DK) bebas untuk mengajukan kuota.

BATAMTODAY.COM, Washington DC - Dalam konferensi pers bersama seusai pertemuan dengan Presiden Barack Obama Senin siang (26/10), Presiden Jokowi menyatakan sebagai negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia siap bergabung dengan “Kemitraan Trans Pasifik” atau TPP yang digagas Amerika, Jepang dan ke-10 negara Asia Pasifik baru-baru ini.

BATAMTODAY.COM, Batam - Menyajikan pelayanan prima, tentunya memberikan kesan tersendiri untuk konsumen. Begitu juga yang dilakukan Dewi Cipta Wisata Tour dan Travel di Nagoya Hill Batam. 

BATAMTODAY.COM, Tanjunguban - Kondisi Kawasan Industri Bintan (KIB) Lobam, saat ini sedang menghadapi situasi sulit. 30 lebih perusahaan asing dan domestik pernah beroperasi di kawasan itu. Tapi, saat ini yang tersisa tidak sampai 10 perusahaan saja. 

BATAMTODAY.COM,Tanjungpinang - Tawarkan potensi dan peluang investasi di tiga kawasan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun. Penjabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana kembali mengundang Asosiasi Pengusaha Tiongkok Kepri. 

BATAMTODAY.COM, Batam - ​Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mengadakan acara Forum Group Discussion (FGD) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Batam untuk memberikan informasi serta kesadaran kepada seluruh masyarakat Kota Batam baik dari kalangan pelaku usaha, pekerja hingga pelajar dalam menyikapi dan mengahadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) 2015, Kamis (22/10/2015) di Harris Hotel, Batam.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengaku "menghalalkan" kebutuhan pokok masyarakat Tanjungpinang dipasok dari negara tetangga, Siangpura.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pengadaan beras impor ini untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri atau nasional  sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).