Opini

Oleh Ali Sentiaji

INTOLERANSI dan radikalisme mengancam keberagaman Indonesia. Masyarakat harus waspada terhadap penyebaran paham anti Pancasila tersebut karena rentan menimbulkan keresahan publik dan mengancam keberagaman Indonesia.

Dulu dibutuhkan waktu 3 abad bagi Indonesia untuk melawan musuh bernama penjajah, namun setelah merdeka, kita tidak melawan penjajah, melainkan kita melawan bangsa kita sendiri.

Oleh Riasti

PEMERINTAH Pemerintah menghapus cuti bersama guna mencegah mobilitas selama pandemi Covid-19. Langkah ini dianggap tepat karena mobilitas tinggi warga di akhir tahun dapat mempercepat ledakan Covid-19.

Akhir tahun biasanya dialami penuh kebahagiaan. Ada libur sekolah, libur Nataru (natal dan tahun baru). Namun selama 2 tahun ini kita wajib tabah karena masih masa pandemi, yang berarti memprioritaskan untuk di rumah saja daripada liburan ke luar kota. Penyebabnya karena pergerakan massa saat liburan bisa menyebabkan tersebarnya virus covid-19.

Oleh Timotius Gobay

PEMERINTAH terus berusaha mewujudkan berbagai kemajuan di Papua. Langkah tersebut merupakan bagian dari pembangunan berkeadilan demi merealisasikan kesejahteraan rakyat.

Papua adalah bagian dari Indonesia, sehingga Pemerintah optimal untuk membangun wilayah tersebut. Beberapa sektor tersebut adalah infrastruktur hingga fasilitas umum. Masyarakat di Bumi Cendrawasih pun tidak usah khawatir karena pemerintah akan terus memajukan Papua, agar mereka lebih modern dan memiliki taraf hidup yang lebih baik.

Oleh Raavi Ramadhan

TERORISME adalah musuh negara karena ia bisa menggerogoti dari dalam. Oleh karena itu para teroris wajib ditangkap, agar tak lagi mengganggu kedamaian di Indonesia.

Kita dikejutkan oleh pengeboman, penyerangan, dan penembakan, dan ternyata pelakunya adalah kelompok teroris. Mereka melakukan hal-hal negatif dan cenderung merusak, karena ingin melukai aparat. Mengapa selalu melanggar hukum? Penyebabnya karena mereka ngotot ingin mendirikan negara khilafah sedangkan hal itu tidak mungkin, karena Indonesia adalah negara pancasila.

Oleh Deka Prawira

PERINGATAN Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2021 diharapkan menjadi sumber inspirasi milenial untuk ikut menanggulangi Covid-19. Dengan adanya keterlibatan generasi muda, maka diharapkan dampak pandemi Covid-19 dapat segera teratasi.

Pandemi Covid-19 di Indonesia membawa efek samping yang panjang dan lama, mulai dari bidang ekonomi, sosial, sampai psikis. Kita berjuang untuk terus bertahan hidup dan menerapkan protokol kesehatan agar tidak kena Corona, sekaligus menjaga hati dan pikiran agar tidak stress karena virus jahat tersebut. Selain itu, masyarakat juga sangat terdampak finansialnya dan kembang-kempis untuk survive.

Oleh Rida K Liamsi

PERAYAAN puncak Hari Puisi Indonesia (HPI) 2021 yang sedianya dilaksanakan pada 26 sampai 28 Oktober ini, karena pandemi yang masih menjadi ancaman, maka acara tersebut telah diundurkan menjadi tanggal 26 sampai 28 November 2021.

Untuk menyegarkan kembali ingatan tentang latar bekakang lahirnya Hari Puisi Indonesia itu, saya sajikan ulang pidato kebudayaan yang saya sampaikan pada puncak acara HPI 2016 di TIM Jakarta, yang ketika itu dihadirinoleh Wakil Presiden Ri Mohd Yusuf Kalla, dan beliau ikyt membaca puisinya pada acara tersebut, sekain memberinkata sambutan. Inilah pudato kebudayaan yang saya sampaikan itu.

Oleh Rebeca Marian

PEMBANGUNAN infrastruktur dan fasilitas umum lainnya terus berjalan di Papua. Pemerintah sangat berkomitmen untuk membangun Papua melalui infrastruktur, sehingga akan maju terus apapun yang terjadi.

Papua adalah wilayah paling timur di Indonesia dan sayangnya sejak era orde lama, orde baru, dan reformasi, agak terabaikan. Penyebabnya karena dulu masih sistem sentralisasi sehingga pembangunan per daerah perlu diperjuangkan. Kemudian sistem diganti menjadi otonomi daerah sehingga tiap pemda lebih merdeka untuk membangun, termasuk Papua.

Oleh Sherina Lokbere

MASYARAKAT mengapresiasi rencana pemekaran wilayah Papua. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka pembangunan akan dengan mudah dilaksanakan.

Sebelumnya Wiliem Wandik selaku Bupati Puncak mengatakan bahwa idealnya Papua memiliki 6 provinsi. Sebab, rentang kendali antarkabupaten di wilayah Papua dan Papua Barat masih sulit dijangkau oleh masyarakat yang memerlukan pelayanan.