Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Pemuka Agama Papua Tolak HUT OPM

01-12-2021 | 14:36 WIB

Oleh Moses Waker

HARI ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) tanggal 1 desember adalah hari yang mendebarkan karena biasanya mereka merayakannya dengan turun gunung, sehingga ada potensi kerusuhan. Pemuka agama di Papua sendiri tidak menyukai OPM dan menolak peringatan ulang tahun organisasi pemberontak tersebut.

Apa yang Anda ketahui tentang Papua? Daerah di Indonesia timur amat populer akan keindahan alamnya, dengan puncak Gunung Jayawijaya yang bersalju, dan Raja Ampat yang jadi tempat diving.

Dukungan Masyarakat pada Pelarangan Reuni 212

30-11-2021 | 14:36 WIB

Oleh Said Kuncoro

MASYARAKAT mendukung Pemerintah untuk melarang Reuni 212 yang diduga didanai Ormas terlarang. Selain berpotensi menimbulkan kerumunan, Reuni 212 tidak relevan dan hanya digunakan untuk memprovokasi rakyat untuk memusuhi Pemerintah.

Tanggal 2 desember adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh PA 212 karena mereka mengadakan reuni tahunan. Acara yang biasanya diadakan di lapangan Monas membuat orang-orang berbaju putih berkumpul. Sayangnya reuni 212 melanggar protokol kesehatan karena membuat kerumunan, sehingga dilarang keras oleh pemerintah.

Membaca Sikap Masyarakat Menyikapi Reuni 212

29-11-2021 | 14:20 WIB

Oleh Abdul Rahman

RENCANA Reuni 212 akan diadakan lagi di Jakarta tanggal 2 desember 2021. Rencana ini tentu langsung ditolak oleh masyarakat karena masih masa pandemi. Selain itu, reuni tidak bermanfaat sama sekali karena hanya berisi hujatan, dan tidak memberi solusi pada negeri ini.

Masih ingatkah Anda tentang peristiwa 411? Kehebohannya berlanjut hingga tanggal 212 alias 2 desember, dan tiap tanggal yang dianggap istimewa (oleh mereka) selalu dijadikan ajang reuni. PA 212 selaku panitia bergembira karena bisa bertemu lagi dengan banyak orang di depan Monas, dan mereka sudah menyiapkan reuni juga tahun 2021.

Menimbang Rencana Aksi Demo Buruh Kala Pandemi Corona

27-11-2021 | 15:04 WIB

Oleh Asep Sarifudin

MASYARAKAT menolak demonstrasi buruh yang berupaya menuntut kenaikan upah minimum. Selain berpotensi menimbulkan kluster baru Covid-19, demo buruh tidak elok dilakukan karena banyak orang justru sedang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus Corona.

Sebelum memutuskan menaikkan UMP tentu saja harus ada afirmasi, industri mana yang sudah pulih dan mana yang belum. Jika kenaikan UMP dilakukan tentu saja perusahaan wajib meningkatkan ongkos produksi di saat masa pemulihan.

Membaca Gerak Cepat Pemberantas Korupsi di Indonesia

26-11-2021 | 14:20 WIB

Oleh Qurratul Aini

PEMERINTAH terus bergerak cepat dalam memberantas korupsi. Masyarakat mengapresiasi komitmen tegas Pemerintah tersebut karena selain merugikan negara, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menyengsarakan rakyat.

Pemerintah tidak akan main-main terhadap kasus korupsi, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan bahwa komitmen Presiden Joko Widodo terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah berubah sampai saat ini.

Otsus Papua Selaras dengan UUD 1945

25-11-2021 | 14:36 WIB

Oleh Rebecca Marian

OTSUS (Otonomi Khusus) Papua merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memajukan Papua dari beragam sektor. Kebijakan tersebut pun disusun dengan berdasarkan UUD 1945.

Majelis Rakyat Papua (MRP) mengajukan judicial review atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua(UU Otsus Papua) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

JKPRR dan Peran Sejarahnya

24-11-2021 | 15:36 WIB

Oleh Rida K Liamsi 

KEPULAUAN Riau memang terlambat menerima informasi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yang dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945, di Jakarta. Secara terbatas informasi ini baru diterima tanggal 21 Agustus 1945, dan kemudian disebarkan secara berbisik bisik, sambung menyambung.

Ketika itu hubungan Tanjungpinang dengan Jakarta sangat sulit dan jauh. Semua informasi lebih dekat dan cepat dari dan ke Singapura.

Mengintip Sumber Dana Rencana Reuni 212

24-11-2021 | 14:42 WIB

Oleh Zainudin Zidan

RENCANA Reuni 212 diduga didanai Ormas terlarang untuk menyebarkan pengaruh serta memprovokasi masyarakat untuk memusuhi pemerintah. Aksi tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak, sehingga sebaiknya dibatalkan saja.

Reuni 212 rupanya masih akan digulirkan, padahal urgensi dari acara ini masih dipertanyakan. Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH), Muannas Alaidid mengungkapkan, jika Reuni Akbar 212 yang rencana digelar di Monas pada 2 Desember 2021 mendatang, ternyata dibiayai oleh organisasi terlarang.