Opini

Oleh Ilham Bintang

SEPERTI itu suara lirih masyarakat yang saya 'tangkap' dan karena itu saya jadikan judul tulisan ini. Merespons pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menganalogikan suara azan sama dengan gonggongan anjing.

Analogi itu disampaikan sendiri Menag kepada wartawan dalam kunjungannya di Pekanbaru, Riau, Rabu, (23/2/2022). Yaqut, seperti dikutip media, mengatakan jika tinggal di wilayah banyak warga memelihara anjing, dan anjing tersebut mengeluarkan suara keras secara bersamaan, tentu akan mengganggu.

Oleh Dahlan Iskan

DESA ini sunyi dan sepi. Letaknya yang di pegunungan menambahnya teduh dan damai. Memasuki batas desa ini tidak terlihat ada manusia. Di jalan maupun di sepanjang mata bisa memandang: yang terlihat hanya rimbunan pohon bambu, tebing, jurang dan bukit.

Sampai di persimpangan jalan kecil itu tiba-tiba terbaca tulisan tangan merah berukuran mencolok: Wadas Menolak.

Oleh Zulkarnain

TINGKAT kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin melonjak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat puas dengan pemerintahan Presiden Jokowi karena ada berbagai terobosan baru yang dibuat oleh pemerintah, dalam rangka memajukan Indonesia.

Sejak tahun 2014, Presiden Jokowi adalah pemimpin yang paling dicintai rakyat Indonesia. Buktinya adalah beliau terpilih kembali di tahun 2019. Selain itu, rakyat juga selalu mengerumuni dan memberi komentar positif, baik secara langsung atau via media sosial. Baru kali ini ada sosok presiden yang begitu disayangi oleh banyak orang.

Oleh Lisa Pamungkas

SATGAS Penanganan Covid-19 telah merilis aturan terbaru dengan memangkas durasi karantina dari 7 hari menjadi 3 hari bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang telah menerima vaksinasi booster. Aturan ini dianggap tepat karena imunitas penerima vaksin booster sudah lebih baik dan masa inkubasi varian Omicron yang lebih pendek.

Pandemi membuat semuanya berubah. Dulu kita bisa bebas bepergian ke mana aja, termasuk ke luar negeri. Akan tetapi ketika pandemi, pulang dari perjalanan luar negeri harus dikarantina terlebih dahulu agar aman dan tidak menularkan Corona, pasalnya perjalanan jauh amat rawan penularan virus covid-19. Karantina diadakan secara terpusat dan tidak boleh diganti dengan isolasi mandiri di rumah, agar lebih disiplin.

Oleh Savira Ayu

INDONESIA sebagai presidensi KTT G20 memiliki banyak keuntungan, di antaranya pada bidang ekonomi. Dengan penyelenggaraan forum internasional ini maka akan meningkatkan konsumsi domestik serta mempromosikan pariwisata di negeri ini, sehingga meningkatkan devisa negara.

Saat pandemi, kita bagai kebagian 'durian runtuh' karena ditunjuk sebagai presidensi G20 tahun 2022, setelah pada tahun sebelumnya dipegang oleh Italia. Bagaimana tidak?

Oleh Agus Jabo Priyono

PEMBICARAAN publik beberapa hari ini dihebohkan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (JKN).

Terkait JHT, masyarakat menolak Permenaker itu diterapkan karena hanya akan merugikan buruh. Penyebabnya, bagi buruh yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mengundurkan diri baru bisa mencairkan dana JHT saat usia 56 tahun. Padahal, mereka tentu saja membutuhkan dana yang diambil dari presentase upah bulanan itu untuk _survive_, entah untuk modal usaha maupun keperluan lainnya.

Oleh Abdul Rozak

RADIKALISME wajib diwaspadai agar tak menyebar di seluruh negeri ini. Jangan sampai karena ketidaktahuan, akhirnya masuk ke kelompok tersebut lalu salah jalan.

Penyebaran radikalisme adalah sebuah tugas besar karena jangan sampai banyak yang mengiranya benar karena terkena akal bulus dari kelompok radikal. Paham ini jelas berbahaya karena bisa memecah persatuan bangsa, juga menggunakan jalan kekerasan sehingga bisa mengancam nyawa warga sipil dan merusak fasilitas umum.

Oleh Tamsil Linrung

NEGERI ini seperti telah kehilangan akal sehat. Di tengah situasi ekonomi bangsa yang memprihatinkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan rencana anggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebesar Rp 76,6 triliun.