Hukum & Kriminal

Batam, batamtoday - Herlin (40) masih terus mencari kepastian hukum dan keadilan atas kematian anaknya Vivi Purnama Sari, siswi kelas III SMK Indra Sakti Tanjungpinang, yang ditemukan mati pada 31 Juli 2007 lalu di kamar kostnya. Herlin sendiri menduga anaknya dibunuh, dan kasus ini ditangani Polsek Batu Hitam dan Polresta Tanjungpinang pada tahun 2007.

Jakarta, batamtoday - Jadwal pemeriksaan perkara-perkara Korupsi di KPK pada hari ini Senin (27/12) ada 7 kasus. Pihak-pihak terperiksa rata-rata dihadirkan dalam kapasitasnya sebagai saksi, hanya dalam kasus percobaan suap Pimpinan KPK, yaitu Ari Muladi, dan kasus pengadaan sarung di Kemensos, Cep Ruhyat, diperiksa sebagai tersangka.

Jakarta, batamtoday - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjemput tersangka Ari Muladi dari Rutan Salemba hari ini Senin (27/12), sekitar pukul 9.00 WIB,  dan akan diperiksa terkait kasus dugaan percobaan penyuapan terhadap pimpinan KPK dan upaya menghalang-halangi penyidikan.

Jakarta, batamtoday - Pakar hukum tata negara yang juga pengacara datang ke KPK pagi-pagi sekali, sekitar pukul 7.30 WIB, diduga hal itu dilakukanya untuk menghindari sorotan media terkait isu suap di MK yang ditiupkanya beberapa waktu lalu.

Batam, batamtoday - Kejaksaan Tinggi Kepri menetapkan Muchamad Rif'an sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Anambas TA 2009. Mantan direktur PT Pembangunan Kepri tersebut dijemput paksa jaksa penyidik Anambas di Jakarta, kemarin Kamis (23/12).

Jakarta, batamtoday - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawasi langsung penyaluran dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional pendidikan (BOP).

Batam,batamtoday - Peredaran narkoba di dalam Lembaga Kemasyarakatan (Lapas) Barelang yang dikordinir kelompok Karun Cs ternyata telah menyeret seorang sipir yang diduga terlibat peredaran narkotika di dalam lapas tersebut. Atas kasus ini Kalapas Agus Budi mengaku pernah ditegur Kakanwil Kemenhukham Kepri.

Jakarta, Batamtoday - Banyaknya kepala daerah yang bermasalah secara hukum setelah terpilih sebagai gubernur, bupati atau walikota merupakan kegagalan partai politik (parpol) dalam melakukan rekrutmen calon kepala daerah. Seharusnya, parpol tidak memberikan ruang kepada para calon bermasalah hukum, apalagi sudah ditetapkan sebagai tersangka.