Pelaksanaan FTZ di BBK Gagal Beri Stimulus untuk Pertumbuhan Industri dan Ekonomi di Kepri

26-05-2015 | 13:46 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Dalam UU No.36 Tahun 2000 yang telah diubah terakhir dengan UU No.44 tahun 2007, disebutkan bahwa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ) adalah suatu kawasan yang berada di wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean.


Lahan Tak Memadai, FTZ Karimun Minta Diberlakukan Menyeluruh di Wilayah Karimun

26-05-2015 | 12:47 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta -Area atau lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Karimun dengan status Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas/Free Trade Zone (FTZ), saat ini tidak memadai lagi dari ketersedian lahan, padahal minat investor untuk menanamkan investasinya di Karimun sangat besar.

Pemerintah Diminta Usulkan Pulau Penyengat sebagai Salah Satu Warisan Dunia ke UNESCO

23-05-2015 | 10:10 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Cikal bakal Bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa persatuan bangsa ini, merupakan hasil pemikiran Raja Ali Haji, sastrawan yang berasal dari Pulau Penyengat --yang saat ini masuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Kepri dan UN CBT Direkomendasikan Dihentikan

21-05-2015 | 14:55 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendukung yang semual diharapkan dapat berjalan lancar ternyata masih menghadapi kendala dan berbagai masalah. Atas kendala dan berbagai masalah tersebut, DPD Kepri merekomendasikan agar pelaksanaan Kurikulum 2013 di Kepri dihentikan.

Pola Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Air Baku di Kepri Diusulkan untuk 50 Tahun

20-05-2015 | 15:05 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Haripinto Tanuwidjaja mengatakan, pola perencanaan pembangunan sumber daya air baku di daerah kepulauan seperti Kepulauan Riau (Kepri), sebaiknya direncanakan maksimal untuk 50 tahun kedepan, bukan 20 tahun mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

DPD dan KPK Teken Mou Berantas Korupsi SDA

19-05-2015 | 17:58 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melakukan penandatanganan nota kesepahaman guna mencegah korupsi di bidang eksploitasi sumber daya alam (SDA) di daerah. Penandatanganan dilaksanakan di Gedung DPD Jakarta.

Djasarmen Sebut Indonesia Tetap Berpotensi sebagai Poros Maritim Dunia

12-05-2015 | 13:28 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia bukan hal yang mustahil, hanya diperlukan upaya serius dalam pengelolaan potensi dan pengembangan sumber daya kelautan, perlindungan lingkungan laut maupun menjaga kedaulatan kelautan kita dari pihak luar.

Pekerja Butuh Sertifikasi, DPD Minta Perbankan Kucurkan Pinjaman Lunak

09-05-2015 | 16:15 WIB

BATAMTODAY.COM, Batam - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta perbankan mengucurkan pinjaman lunak bagi pekerja untuk membantu biaya memperoleh sertifikasi. Sebab, sertifikasi pekerja itu dibutuhkan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang tidak lama lagi dilaksanakan.