Pemerintah Diminta Perhatikan Kepri Lebih Serius, karena sebagai Pintu Masuk NKRI

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Pemerintah pusat diminta memperhatikan lebih serius lagi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai daerah terbuka dan berbatasan dengan beberapa negara tetangga, karena bisa dijadikan pintu keluar masuk tindakan kriminalitas yang bisa mengancam NKRI.

 

Sebagai daerah di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kepri sangat rawan penyeludupan seperti narkoba dan barang-barang lain, juga bisa dijadikan pintu masuk para jihadis yang melakukan jihad di Timur Tengah maupun Poso.

Hal itu disampaikan Senator Muhammad Nabil, Anggota Komite I DPD RI dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam Laporan Kegiatan di Daerah Anggota DPD RI Provinsi pada 30 April sampai 22 Mei 2016 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPD RI pembukaan Masa Persidangan V Tahun 2015/2016.

"Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah terbuka dan bertetangga langsung dengan beberapa negara serumpun di perbatasan NKRI sangat rawan sebagai pintu keluar-masuk peredaran Narkoba karena banyak jalur tikus yang sulit diawasi," kata Nabil.

Menurut Nabil, Kepri juga sangat berpotensi dijadikan pintu keluar-masuk para Jihadis, baik dari dan ke Timur Tengah maupun pergerakan Jihadis dalam negeri dan wilayah regional seperti ke Poso dan daerah-daerah lain.

"Untuk itu kami mengharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan untuk meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi bersama pihak TNI, Kepolisian, BIN, BNPT dan BNN guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh bahaya Narkoba dan pergerakan para jihadis tersebut," katanya.

Menurut Nabil, peristiwa menghilangnya Dwi Djoko Wiwoho (Direktur Pelayanan Terpadu 1 Pintu BP Batam) dan keluarga pasca melaksanakan ibadah Umroh sekitar bulan Agustus 2015 lalu, hingga kini tidak diketahui keberadaan dan kabarnya, jangan sampai terulang kembali karena pengaruh dan ajakan berjihad ke Timur Tengah.

"Sarana sosial media semakin gencar, terutama bagi generasi muda yang mudah diprovokasi. Selain peran pemerintah daerah dan aparat keamanan, kepada orang tua hendaknya lebih intensif berkomunikasi dan mengawasi aktifitas putra-putrinya sehingga terhindar dari bahaya narkoba dan ajakan jihad yang tidak bertanggung jawab," kata Anggota Komite I DPD RI ini.

Editor: Surya

---