DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite III DPD RI mengusulkan penggantian nama judul RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diganti menjadi RUU Penghapusan Kejahatan Seksual dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA) dalam rapat kerja yang membahas permasalahan kekerasan seksual dan penanganannya dalam rangka penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di Jakarta, Rabu (15/06/2016).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite III DPD RI sangat serius dalam upaya mencari solusi maraknya kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak dan perempuan di berbagai daerah. Kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak-anak usia sekolah menjadi perhatian khusus dari DPD RI.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Muhammad Nabil menilai pemuda dan mahasiswa saat ini membutuhkan tauladan para pemimpin nasional dalam mengamalkan dalam mengamalkan Pancasila, UUD 1945, Negara NKRI dan Ber Bhineka Tunggal Ika, dan tidak menjadi bahan sosialisasi dan jargon semata.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Muhammad Nabil mengatakan, wacana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang diusulkan para tokoh nasional, terus menyeruak ke tengah publik.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Haripinto Tanuwidjaja menegaskan, wacana pembangunan maritim yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan bisa disokong penuh oleh Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Senator Djasarmen Purba mengatakan, pelaksanaan free trade zone (FTZ) Karimun perlu dorongan dari berbagai pihak berhasil dari menarik investasi dan menumbuhkan perekonomian di daerah.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Tumpang tindih kewenangan mengenai pengelolaan Pulau Batam antara Badan Pengusahaan Batam yang kini telah berubah menjadi Badan Pengelola (BP) Batam dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam hingga kini belum selesai, dan tetap membuat investor bingung karena belum aturan yang jelas mengatur hal itu.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Pemerintah daerah (Pemda) diminta proaktif untuk mengejar angka-angka rekonsiliasi, terkait penyusutan drastis penerimaan dana bagi hasil (DBH) minyak dan dan migas (Migas) yang diterima Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada 2016.