DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Haripinto Tanuwidjaja membantah pengusaha etnis Tionghoa akan melakukan aksi menutup usahanya di Batam, apabila Peraturan Kepala (Perka) Badan Pengelola (BP) Batam yang mengatur tentang besaran tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang baru, yang dinilai sangat tidak masuk akal dan sangat memberatkan masyarakat Batam, tidak dicabut atau direvisi.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Finalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) diwarnai perdebatan atas pasal 7 yang mengatur tentang pihak-pihak yang memiliki kewajiban dalam menjalankan RUU ini.

BATAMTODAY.COM, Medan - Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dalam rangka menyerap aspirasi mengenai penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Pemerintah Pusat dinilai sangat membebani daerah Kabupaten/Kota.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Komite IV Haripinto Tanuwidjaja asal Kepri mengatakan, pemerintah telah memberikan kepastian soal penundaan penyaluran DAU yang mengalami pemotongan anggaran selama tiga bulan.

BATAMTODAY.COM, Batam - Senator Muhammad Nabil asal Provinsi Kepualauan Riau (Kepri) menilai Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi negara-bangsa Indonesia yang pluralistik dan cukup luas dan besar ini.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali melantik Ketua DPD RI terpilih Mohammad Saleh, Senator asal Bengkulu dengan masa jabatan hingga Maret 2017. Saleh menggantikan Irman Gusman yang diberhentikan sebagai Ketua DPD RI, karena menjadi tersangka kasus kuota impor gula dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Hardi Selamat Hood menjadi salah satu kandidat yang bakal mengantikan Irman Gusman sebagai pimpinan DPD RI dari wilayah barat. Bahkan dari 12 kandidat yang maju, Hardi yang kini sebagai Ketua Komite III DPD RI sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Irman.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite IV DPD RI mengundang 26 pemerintah provinsi, salah satunya Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan 23 pemerintah kabupaten/kota guna membahas pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) Migas.