DPD RI Minta Pemda Persempit Ruang Gerak Mafia TKI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mantan Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood mengatakan, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selalu menjadi isu yang tidak akan terlepas dari Provinsi Kepulaua Riau (Kepri).

"Sebab letak Provinsi KEPRI yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura membuat posisi ini dijadikan titik strategis dalam pemulangan dan keberangkatan para TKI. Waktu yang dibutuhkan pun relatitif tidak terlalu lama, hanya kurang lebih 2 Jam," kata Hardi, Minggu (28/1/2018).

Berdasarkan hasil informasi yang diterimannya, kata Hardi, terdapat beberapa titik di Kota Batam yang dijadikan sebagai titik keberangkatan para TKI.

"Titik tersebut antara lain di daerah Sengkuang, Batu Merah dan juga Nongsa. Selain Kota Batam, perairan Pulau Panjang, Kabupaten Bintan juga merupakan salah satu titik keberangkatan para TKI illegal," katanya.

Namun disisi lain, informasi dari berbagai sumber terdapat mafia-mafia yang bermain dalam melakukan pemberangkatan para TKI Ilegal. Mafia tersebut seolah seperti sebuah perkumpulan yang memiliki peran dan tugasnya masing-masing.

"Dari proses pengumpulan, hingga keberangkatan. Banyak pihak yang menduga mafia TKI melibatkan oknum penegak hukum untuk memperlancar proses pemberangkatan TKI," ungkap Hardi.

Dalam keberangkatannya pun, lanjut Hardi, mereka melakukanya melalui 2 jalur, dari jalur pelabuhan resmi dan pelabuhan non resmi atau lebih dikenal dengan pelabuhan tikus.

Jalur resmi biasanya digunakan untuk TKI yang memiliki Pasport yang berangkat mengunakan pelabuhan Domestik layaknya wisatawan yang hendak berkunjung keluar negeri.

Sedangkan pemberangkatan yang menggunakan jalur tikus para TKI yang tidak memiliki pasport dan di berangkat menggunankan spead boat kecil.

Penyebab banyaknya TKI Ilegal, disebabkan salah satunya minimnya lapangan pekerjaan di daerah serta minimnya upah yang diperoleh masyarakat Indonesia.

"Namun kami tetap optimis permasalah TKI di daerah terkhusus di Provinsi Kepri tidak dapat terselesaikan, asalkan pemerintah Daerah dan stekholder bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan," katanya.

Menurut Hardi, DPD RI secara khusus merasa perlu mendesak pihak penegak hukum untuk dapat lebih serius dalam menindak Mafia-mafia yang terlibat mengenai TKI Ilegal baik dari dalam negri maupun luar Negeri serta perlunya ditingkatkan pengawasan yang melibatkan TNI, Polri, Imigrasi, Bea Cukai dan lembaga terkait lain untuk mengatasi masalah ini

"Selain itu kami menyarankan agar Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak Kecamatan, Kelurahan hingga perangkat RT dan RW dalam melakukan pendataan tiap-tiap tempat yang diduga sebagai tempat penampungan TKI. Hal ini bertujuan untuk memperkecil ruang gerak para Mafia TKI," tegas Senator asal Kepri ini.

Editor: Surya

---