DPRD Kepri Temui Haripinto Minta Difasilitasi Selesaikan Masalah DBH Migas

07-03-2016 | 22:04 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Rombongan DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendatangi Senator Haripinto Tanuwidjaja di ruangan kerjanya, Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Selasa (7/3/2016), terkait masalah DBH Migas.


Haripinto Surati Menkeu Minta Penjelasan Berkurangnya Alokasi DBH Migas 2016

07-03-2016 | 21:18 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator Haripinto Tanuwidjaja menyurati Menteri Keuangan Bambang Sumantri P Brodjonoro terkait berkurangnya alokasi Dana Bagi Hasil Migas (DBH) Migas Provinsi Kepuluan Riau (Kepri) dalam APBN 2016, yang sangat drastis mencapai 94, 4 persen.

Komite II DPD RI Kunjungi Perusahaan Shipyard di Batam

22-02-2016 | 16:59 WIB

BATAMTODAY.COM, Batam - Komite II DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Bandar Abadi Shipyard, Tanjunguncang, Senin (22/2/2016) untuk menampung keluhan dan masukan dari Pemerintah Daerah maupun pengusaha.

Dekatkan MPR RI dengan Masyarakat, Haripinto Hadiri Pelantikan Perwakab

20-02-2016 | 16:05 WIB

BATAMTODAY.COM, Batam - Sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang juga sekaligus menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakayat (MPR) RI sudah sewajarnya bersosialisasi dan mendekatkan diri bersama dengan masyarakat.

DPD RI Minta Pemerintah Angkat Guru Honorer K2 Jadi PNS

10-02-2016 | 18:16 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPD RI mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi segera mengangkat guru honorer kategori 2 (K2)  yang mengajar di sekolah negeri.

DPD RI Dukung Proyek Kereta Cepat Tak Gunakan Dana APBN

29-01-2016 | 15:06 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memenuhi undangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), untuk menjelaskan proyek kereta cepat (High Speed Train/HST) rute Jakarta-Bandung yang menggandeng China.

Tanpa Pengaturan Kewenangan yang Tegas, Pemko dan BP Batam Ibarat 1 Kapal 2 Nakhoda

28-01-2016 | 17:36 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pembangunan dan kemajuan Pulau Batam begitu pesat di era tahun 1990-an. Ini terlihat dengan masifnya pertumbuhan kawasan industri yang diikuti oleh masuknya investasi asing dari berbagai negara.

Tak Soal Kelembagaan di Batam Diubah, Asalkan Fasilitas FTZ Tak Dikurangi dan Tak Dijadikan Enclave

27-01-2016 | 14:47 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Senator asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Haripinto Tanuwidjaja, tidak mempersoalkan pengubahan Free Trade Zone (FTZ) Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, asalkan tetap diberikan fasilitas pembebasan bea masuk, PPN dan PPnBM, serta pelayanan ke masyarakat dan pengusaha tetap maksimal.