Izin Memasukkan Barang Tertentu ke Kawasan FTZ Batam Masih Terkendala

31-08-2016 | 15:04 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai izin memasukkan barang-barang tertentu ke kawasan free trade zone (FTZ) Batam, hingga saat ini masih terkendala.

Pemerintah Diminta Tambah Alokasi Penyaluran KUR Mikro dan Ritel

31-08-2016 | 14:28 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Komite IV DPD RI Haripinto Tanuwidjaja asal Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengungkaokan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Kepri berjalan efektif.

DPD RI Minta BP Batam Segera Serahkan Asrama Haji ke Pemko Batam

31-08-2016 | 14:14 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood meminta agar Badan Pengelola (BP) Batam menyerahkan aset Asrama Haji yang selama ini sebagai fasilitas untuk jamaah haji embarkasi Batam ke Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Banyak Masyarakat yang Tak Bersedia Bayar atau Perpanjang UWTO

31-08-2016 | 13:38 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Komite IV DPD RI Haripinto Tanuwidjaja mengungkapkan, masyarakat Kota Batam sampai saat ini banyak yang tidak bersedia membayar atau memperpanjang UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita).

DPD RI Perluas 9 Kategori Kekerasan Seksual dalam RUU PTKS

29-08-2016 | 15:40 WIB

BATAMTODAY.COM, Surabaya - Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Hardi S Hood menegaskan pihaknya telah melakukan perluasan bentuk kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan Terhadap Kekerasan Seksual (RUU PTKS). Perluasan hingga sembilan kategori termasuk mencolek.

GBHN Bisa Jadi Dasar bagi Daerah dalam Perencanaan Pembangunan agar lebih Terarah

29-08-2016 | 11:38 WIB

BATAMTODAY.COM, Batam - Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) bisa menjadi acuan bagi daerah dalam rangka meletakkan dasar-dasar perencanaan pembangunan nasional.

Nasionalisme Sering Diartikan Bertentangan dengan Nilai Religius Keagamaan

29-08-2016 | 11:02 WIB

BATAMTODAY, Batam - Membangun nasionalisme sering diartikan bertentangan dengan religius keagamaan yang ada di masyarakat.

Diperlukan Arah Pembangunan Nasional Terpadu dan Mengikat Semua

28-08-2016 | 18:56 WIB

BATAMTODAY.COM, Batam - Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan singkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah. Hal ini diperlukan agar pembangunan nasional bisa terpadu dan mengikat semua dalam sistem ketatanegaraan.