DPD RI

BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPD RI mengusulkan penambahan jumlah anggota DPD RI setiap provinsi dari semula 4 orang menjadi 5 orang. Usulan tersebut telah disahkan dalam Sidang Paripurna ke-5 Masa Sidang II Tahun Sidang 2016-2017 yang dipimpin Ketua DPD RI Mohammad Saleh usai mendengar Laporan Pelaksanaan Tugas Komite I DPD RI, Selasa (20/12/2016).

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komite III DPD RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Nila Moeloek di Gedung DPD. Pada kesempatan ini DPD ingin meminta kejelasan terhadap pemerintah terkait permasalahan kebijakan pendidikan dokter layanan prima (DLP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga penyakit menular.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Muhammad Nabil dari daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengatakan, untuk menjadi pilar atau tiang penyangga suatu bangunan harus memenuhi syarat agar kokoh dan kuat, sehingga sesuai dengan bangunan yang disangganya seperti halnya bangunan rumah.

BATAMTODAY.COM, Batam - Sosialisasi 4 pilar kebangsaan terus dilakukan wakil rakyat. Tidak terkecuali anggota DPD/MPR RI asal Provinsi Kepri, Haripinto Tanuwidjaja.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Anggota MPR RI Hardi Selamat Hood menghimbau agar masayarakat tidak terjebak dalam polemik yang dapat memecah keutuhan bangsa dalam menyikapi kasus penistaan agama. Masyarakat diminta untuk dapat menahan diri guna menghindari pecahnya konflik pada skala yang lebih besar.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood mengungkapkan, pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia melalui Batam dan Bintan melibatkan jaringan mafia yang bekerja secara terkoordinir.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Pemerintah diminta lebih proaktif dan tegas untuk menuntaskan masalah perekaman e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) kepada seluruh masyarakat Kepulauan Riau (Kepri), karena dokumen kependudukan tersebut sangat penting bagi masyarakat.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota DPR RI Haripinto Tanuwidjaja mengatakan, Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai daerah perbatasan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam masih mengalami ketidakadilan dalam pembangunan.