Hardi Pimpin Rapat Pemaparan Kesimpulan Empiris RUU CSR

26-05-2016 | 16:10 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood Perlu memimpin Rapat Tim Ahli Komite III DPD RI yang memaparkan kesimpulan empiris terkait RUU Corporate Sosial Responsibilitay (CSR) atau tanggung jawab sosial persuahaan, setelah melakukan seminar di tiga wilayah, yakni Bojonegoro (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara) dan Makkasar (Sulawesi Selatan).

 

Banyak Perusahaan Tak Laksanakan CSR, karena Sanksinya Tak Diatur Secara Jelas

26-05-2016 | 14:10 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Di Indonesia pelaksanaan corporate sosial responsibility (CSR) telah diatur didalam Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun UU tersebut tidak memberikan sanksi jika sebuah perusahaan tidak melaksanakan CSR.

Hang Nadim Tak Layak Disebut sebagai Bandara Berkelas Internasional

26-05-2016 | 13:29 WIB

BATAMTDAY.COM, Jakarta-Masyarakat pengguna moda transportasi udara di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) banyak yang mengeluhkan pelayanan dan kondisi kenyamanan penumpang di Bandara Hang Nadim dibawah pengelolaan BP Kawasan Batam.

Haripinto Minta UMKM di Batam Diberi Tempat Jualan yang Layak

25-05-2016 | 14:23 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Batam sangat memerlukan dukungan lokasi berjualan yang layak agar bisa maju dan berkembang.

Pendidikan Karakter Diperlukan untuk Mengubah Moral Bangsa yang Tengah Merosot

25-05-2016 | 13:45 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood menilai negeri ini seperti berada dalam jeratan krisis multidimensional yang tak kunjung usai. bahwa berdasarkan indeks persepsi korupsi dari Lembaga survei Transparency International tahun 2015, Indonesia masih masuk jajaran negara-negara terkorup dengan menempati peringkat ke-88 dari 168 negara.

Industri di Karimun, Bintan dan Tanjungpinang Masuk Zona Merah

25-05-2016 | 12:41 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Hingga tahun 2015 akhir, tercatat bahwa rasio elektrifikasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih 84%, masih jauh dari target nasional sebesar 97%. Rasio elektrifikasi yang masuk zona merah alias berbahaya adalah di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan Kota Tanjungpinang, mengingat tingginya waiting list (daftar tunggu), baik rumah tangga, jasa dan industri.

Sebelum 2025, Provinsi Kepri Bisa Dimekarkan Jadi Provinsi Khusus Batam dan Provinsi Pulau Tujuh

25-05-2016 | 12:23 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Anggota Komite I DPD RI Muhammad Nabil menilai Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebaiknya dimekarkan menjadi dua provinsi lagi, karena karakteristik wilayahnya sebagian besar berupa perairan dan kepulauan. Adapun dua provinsi lagi yang bisa dibentuk dari Provinsi Kepri adalah Provinsi Khusus Batam dan Provinsi Pulau Tujuh.

 

DPD RI Desak Pemerintah Segera Ijinkan Kepri Impor Sendiri Kebutuhan Pangan

24-05-2016 | 16:47 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta-Pemerintah didesak segera mengijinkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengijinkan untuk mengimpor sendiri kebutuhan beras dan bahan pokok lain, yang mengalami lonjakan harga cukup tinggi terutama menjelang Ramadhan dan Lebaran.