DPRD KEPRI

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Aset Daerah menggesa untuk menyelesaikan aturan tersebut agar seseger mungkin diterapkan. Sehingga, dapat dijadikan acuan sebagai regulasi bagi pemerintah untuk membenahi aset daerah yang dinilai semrawut.

BATAMTODAY.COM, Batam - Komisi I DPRD Kepri menilai pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam belum maksimal. Penilaian ini didapati setelah Komisi I melakukan sidak ke Disdukcapil pekan lalu.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pansus Ranperda Aset Daerah DPRD Kepri menemukan dari Rp5 triliun lebih nilai aset lahan Pemerintah Provinsi Kepri, sebagaimana selama ini tertera di dalam neraca aset, hingga saat ini banyak yang tidak jelas, tumpang tindih dan bahkan diserobot pihak ketiga.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Raihan tersebut disampaikan melalui Paripurna Penyampaian Laporan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemprov Kepri tahun 2017 di Kantor DPRD Kepri Pulau Dompak, Senin (21/5/2018).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengharapakan, polemik tututan Upah Minimal Sektoral (UMS) sebagaimana tuntutan serikat buruh di Batam, dapat diselesaikan melalaui musyawarah dan mufakat antara pekerja, pengusaha dan pemerintah.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengaku sangat menyayangkan adanya surat Gubernur Nurdin Basirun ke Presden RI, yang mengusulkan penunjukan Wali Kota Batam jadi ex officio Kepala BP Batam, yang kemudian menuai polemik dari berbagai kalangan, khususnya BP Batam.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan menertibkan nelayan asal Pulau Jawa di perairan Kepulauan Anambas dan Natuna yang meresahkan nelayan lokal.

BATAMTODAY.COM, Batam - Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, mengatakan sangat mendukung dan pengapresiasi program pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di tubuh Kementeriaan Hukum dan HAM, terlebih aparaturnya di Kepri.