DPRD KEPRI

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Keberadaan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Kepulauan Riau kembali mendapat kritikan. Kali ini, DPRD meminta Pemprov Kepri untuk mengevaluasi sejumlah BUMD yang dinilai mandul dalam memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di tahun anggaran 2017 belum sepenuhnya maksimal. Hal ini terbukti dari realisasi penerimaan pendapatan 2017 sebesar Rp.3.252.237.500.366,54 atau 94,63 persen dari keseluruhan target penerimaan PAD dalam APBD 2017.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pansus Laporan Pertangungjawaban Penggunaan (LPP) APBD Kepri 2017 menemukan sejumlah paket proyek yang dilaksanakan pihak ketiga terjadi tunda bayar dari APBD sepanjang 2017. Dari sejumlah proyek tersebut, masa pelaksanaan kontraknya sudah selesai, tetapi masih dikerjakan kontraktor pelaksananya sampai 2018.

BATAMTDAY.COM, Tanjungpinang - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Provinsi Kepri 2017 menemukan sejumlah permasalahan dan kendala dalam penggunaan dan pelaksanaan APBD 2017 Provinsi Kepri.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Raja Astagena memiliki cara berpolitik yang berbeda dengan politisi lainnya. Baginya, berpolitik adalah ibadah.

BATAMTODAY.COM, Batam - DPRD Provinsi Kepri menyambut baik kerja sama antara BP Batam dengan BNN Republik Indonesia, dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika dan prekusor, bahan baku narkotika di wilayah Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, dengan harapan akan dapat menekan ruang gerak peredaran narkoba.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Defisit anggaran yang terjadi pada APBD-P Kepri 2018 disebabkan tidak tercapainya target pendapatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Anggota DPRD Kepri, Alex Guspeneldi menyayangkan dengan terjadinya kisruh PPDB ini. Menurutnya, hal itu tidak akan terjadi apabila Pemerintah Kepri atau Dinas Pendidikan, menerapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang sudah disahkan bersama dan sudah menjadi lembaran dukumen daerah.