DPRD KEPRI

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Provinsi Kepulauan Riau ngebet untuk segera menggelar Paripurna penandatanganan kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2018. Bahkan, Paripurna tersebut sudah diagendakan pada Kamis (5/7/2018) lalu.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Provinsi Kepulauan Riau akhirnya mensahkan Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam sidang Paripurna, Selasa (2/7/2018).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Provinsi Kepri kembali menggelar Paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD 2017, Kamis (28/6/2018).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Sidang Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi DPRD Kepri terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 yang dijadwalkan pada Kamis (28/6/2018) pukul 10.00 WIB molor. Hal tersebut dikarenakan jumlah Anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi kuorum.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD Kepri menyampaikan laporan pertanggungjawaban laporan keuangan APBD 2017 Pemprov Kepri di Gedung DPRD Kepri, Pulau Dompak, Senin (25/6/2018).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Kepri meminta PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) di Provinsi Kepri dapat segera menyiapkan kapal Roro pengganti, terkait dengan terjadinya musibah kebakaran Roro penyeberangan di Dabo Singkep Barat, Lingga pada Rabu (30/5/2018) kemarin.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD menilai kinerja Pemerintah Provinsi Kepri terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran APBD 2017 buruk dan mengalami kemunduran dari tahun-tahun sebelumnya.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Aset Daerah menggesa untuk menyelesaikan aturan tersebut agar seseger mungkin diterapkan. Sehingga, dapat dijadikan acuan sebagai regulasi bagi pemerintah untuk membenahi aset daerah yang dinilai semrawut.