DPRD KEPRI

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD Kepri menyampaikan laporan pertanggungjawaban laporan keuangan APBD 2017 Pemprov Kepri di Gedung DPRD Kepri, Pulau Dompak, Senin (25/6/2018).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD Kepri meminta PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) di Provinsi Kepri dapat segera menyiapkan kapal Roro pengganti, terkait dengan terjadinya musibah kebakaran Roro penyeberangan di Dabo Singkep Barat, Lingga pada Rabu (30/5/2018) kemarin.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - DPRD menilai kinerja Pemerintah Provinsi Kepri terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran APBD 2017 buruk dan mengalami kemunduran dari tahun-tahun sebelumnya.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Aset Daerah menggesa untuk menyelesaikan aturan tersebut agar seseger mungkin diterapkan. Sehingga, dapat dijadikan acuan sebagai regulasi bagi pemerintah untuk membenahi aset daerah yang dinilai semrawut.

BATAMTODAY.COM, Batam - Komisi I DPRD Kepri menilai pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam belum maksimal. Penilaian ini didapati setelah Komisi I melakukan sidak ke Disdukcapil pekan lalu.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pansus Ranperda Aset Daerah DPRD Kepri menemukan dari Rp5 triliun lebih nilai aset lahan Pemerintah Provinsi Kepri, sebagaimana selama ini tertera di dalam neraca aset, hingga saat ini banyak yang tidak jelas, tumpang tindih dan bahkan diserobot pihak ketiga.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Raihan tersebut disampaikan melalui Paripurna Penyampaian Laporan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemprov Kepri tahun 2017 di Kantor DPRD Kepri Pulau Dompak, Senin (21/5/2018).

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengharapakan, polemik tututan Upah Minimal Sektoral (UMS) sebagaimana tuntutan serikat buruh di Batam, dapat diselesaikan melalaui musyawarah dan mufakat antara pekerja, pengusaha dan pemerintah.