BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Anggaran yang dikelola Pemerintah Kepulauan Riau tahun ini diperkirakan defisit sekitar Rp400 miliar, salah satunya disebabkan penurunan dana perimbangan.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan, dana perimbangan yang diterima Kepri tahun ini tidak mencapai target penerimaan sehingga terjadi defisit.

"Defisit anggaran juga disebabkan target penerimaan dari labuh jangkar tidak terealisasi," katanya, Senin (10/7/2018) seperti dikutip website resmi Diskominfo Kepri.

Kondisi ini, menurut dia semakin terbebani dengan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara 9ASN) yang mencapai Rp58 miliar.

"Dana perimbangan yang diterima Kepri jauh di bawah target, turun sekitar Rp300 miliar," ujarnya, yang juga Ketua Badan Anggaran DPRD Kepri.

Terkait target penerimaan labuh jangkar, Jumaga menegaskan sumber pendapatan dari labuh jangkar dimasukkan dalam pos penerimaan APBD tahun 2018, karena mendapat jaminan dari Dinas Perhubungan Kepri. Namun ternyata labuh jangkar sampai sekarang masih dikelola Pemerintah Pusat sehingga pendapatan dari sektor itu tidak masuk ke Kepri.

Jumaga mengemukakan persoalan defisit anggaran ini sudah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, namun belum menyentuh pada persoalan teknis. Persoalan teknis dibahas bersamaan dengan pembahasan anggaran perubahan tahun 2018.

"Ada tahapan yang dilakukan dalam pembahasan anggaran. Sekarang baru masuk pada sektor penerimaan, belum masuk ke pengeluaran," tuturnya.

Ia mengatakan defisit anggaran akan menyebabkan rasionalisasi anggaran pada kegiatan pemerintahan. Namun ia memastikan salah satu kegiatan yang besar seperti pembangunan Jalan Lingkar Gurindam 12 tetap dilaksanakan.

Editor: Gokli