Politik

TANJUNGPINANG, batamtoday - Menjawab paparan dan penelitian akademik Pusat Studi Lokal Pembangunan (PSPL) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UMRAH dan desakan Generasi Muda serta pengurus BP2K3 dalam pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur, Ketua komisi I DPRD Kepri Sukri Fahrial menyatakan, pada prinsipnya DPRD Kepri sangat mendukung pelaksanaan pengajuan pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur.

TANJUNGPINANG, batamtoday - Gerakan Muda Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (GM-BP2K3) dan Pusat Studi Lokal Pembangunan (PSPL) Fakultas Ilmu sosial dan Politik (Fisipol) UMRAH menggelar pertemuan dengan DPRD Kepri, untuk memaparkan kajian akademik kelayakan pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur, Senin (30/7/2012).

JAKARTA, batamtoday - Menjadi ketua umum partai politik (parpol) tidak berarti memiliki kartu pas untuk menjadi calon presiden (capres). Sebab, publik membutuhkan figur terbaik, bukan ketua umum, untuk menjadi capres.

TANJUNGPINANG, batamtoday - Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU dan IDI, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, mulai dilaksanakan Sabtu (28/7/2012) sejak pukul 07.30 WIB pagi.

TANJUNGPINANG, batamtoday - Empat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tanjungpinang, melakukan pemeriksaan kesehatan secara bersamaan di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr Midiyato, Tanjungpinang, Sabtu (28/7/2012).

JAKARTA, batamtoday - Penahanan Nenek Loena yang berusia 77 tahun, yang terdakwa kasus dugaan penipuan tanah, di LP Kerobokan Bali sangat memprihatinkan. Secara kasat mata bisa dilihat bahwa penegak hukum di negeri ini seolah telah kehilangan akal sehat dan hati nurani.

TANJUNGPINANG, batamtoday - Panitia Pengawas Kecamatan Tanjungpinang Timur menemukan 494 orang data pemilih Ganda berdasarkan Daftar Peserta Pemilih Pemula Potensial (DP4) yang diserahkan KPU ke Panwas Kota Tanjungpinang. 

JAKARTA, batamtoday -Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan, ada dua cara untuk menempatkan status hukum Ketetapan (Tap) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam tata perundang-undangan Indonesia.