Politik

LINGGA, batamtoday - Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Lingga membagikan bantuan perlengkapan sekolah bagi warga tak mampu di Kampung Damnah, Dabo, Sabtu (7/7/2012).

TANJUNGPINANG, batamtoday - KPU Tanjungpinang menyatakan tetap tidak akan memberikan dokumen pasangan calon wali kota dan wakil wali kota karena menurut lembaga itu, tidak ada kewajban untuk memberikan dokumen calon ke Panwas Kota Tanjungpinang meski telah diminta sebelumnya.

BATAM, batamtoday - Anggota DPR RI asal Dapil Kepulauan Riau, Harry Azhar Azis menilai, pelaksanaan pemilihan Wali Kota Tanjungpinang akan berlansung dua putaran. Hal tersebut mengingat ada dua calon yang dianggap memiliki kekuatan sempadan. 

TANJUNGPINANG, batamtoday - Dokumen persyaratan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota tak kunjung diserahkan KPU membuat Panitia Pengawas Pemilukada Kota Tanjungpinang (Panwasko) akhirnya menyurati KPU Tanjungpinang, KPU Provinsi Kepri, KPU Pusat serta Badan Pengawas Pemilu Pusat. 

TANJUNGPINANG, batamtoday - Dari 157.293 Daftar Potensial Pemilih Pemula Produktif (DP4) yang diterima KPU dari Dinas Kependudukan Kota Tanjungpinang, ditemukan 340 orang pemilih ganda atau warga yang memiliki identitas ganda. 

JAKARTA, batamtoday - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) mengambil alih tugas Taufan Andoso Yakin sebagai sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) karena menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap  penyelenggaraan PON Riau.

JAKARTA, batamtoday -Dua kali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat koleganya di Partai Demokrat Ruhut Sitompul kembali meminta Ketua Umum Partai Demokrat mundur.  Mestinya Anas legowo untuk mundur sementara demi Demokrat dan panggilan KPK itu sudah merupakan sanksi sosial yang akan dibawa sampai meninggal dunia.

BATAM, batamtoday - DPRD Kota Batam kembali memperpanjang waktu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan  Ketenagakerjaan (Ranperda Naker) hingga 90 hari kedepan dengan alasan proses sinkronisasi aturan baru dibahas sekitar 80%.