Politik

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Serikat Pengacara Rakyat (SPR) melaporkan  Direktur Eksekutif lembaga survei Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi ke Bareskim Mabes Polri karena melakukan tindak pidana penghasutan hasil Pilpres.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pelaksanaan Pemilu Presiden (pilpres) di Kepulauan Riau (Kepri) mendapat perhatian khusus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu dibuktikan dari kunjungan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda), Kemendagri, Djohermansyah Djohan, ke Tanjungpinang, Jumat (11/7/2014).

BATAMTODAY.COM, Dabosingkep - Pemuda Pancasila Kabupaten Lingga meminta kepada institusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat agar transparan kepada  publik mengenai dana aspirasi dewan yang dititipkan melalui lembaga eksekutif, yang nilainya miliaran rupiah.

BATAMTODAY.COM, Batam - Berkas perkara korupsi pengadaan genset dan lampu runway Bandara Hang Nadim Batam dengan tersangka Waluyo dan Hendro Harijono akan dilimpah ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang setelah lebaran.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid meminta capres-cawapres maupun tim pendukungnya tidak menebar teror seperti melakukan intimidasi atau melakukan politik uang.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pilpres yang mengabaikan suara daerah dengan menghilangkan keterwakilan suara rakyat di daerah seperti dijelaskan dalam ayat 3 dan 4 UU Pilpres.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Viven Sumantri, anggota DPRD Kabupaten Bintan terpilih dari Partai Golkar, punya peluang besar untuk menduduki jabatan ketua dewan. Alasannya, Viven disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Ketua DPD Golkar Kepri, Ansar Ahmad, dan istrinya, Dwi Komalasari Ansar Ahmad.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Penonaktifan dan pengunduran diri Nur Syafriadi dari DPRD Kepulauan Riau (Kepri) yang dilantik sebagai Deputi IV Badan Pengusahaan (BP) Batam belum diajukan DPD Partai Golkar ke DPRD Kepri. Hal itu disebabkan belum turunnya rekomendasi Ketua Umum DPP Partai Golkar tentang pencabutan keanggotaan Nur Syafriadi.