Politik

BATAMTODAY.COM, Sidney - Pengamat Indonesia dari Universitas Sydney, Dr Jeffrey Neilson,  menilai, hubungan perdagangan dengan Australia dan Indonesia kemungkinan akan lebih sulit dengan terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden. Paling tidak, hal itu akan terjadi di awal-awal periode pemerintahan baru Indonesia.

BATAMTODAY.COM, Jakarta -  Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman melakukan diskusi soal UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena UU MD3 yang baru disahkan tersebut tetap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu tidak melibatkan DPD RI dalam proses pembahasan perundang-undangan, anggaran, maupun pengawasan dan keistimewaan DPR di depan hukum.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Komisi II DPR yang membidangi Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Otonomi Daerah (Otda) akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pilpres guna menindaklanjuti dugaan banyaknya kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2014.

BATAMTODAY.COM, Jakarta-The Presiden Center (TPC) yang menaungi Lembaga Kenegarawanan Nasional, menyampaikan buku Etika Presiden Dalam Tuntunan Dasabrata yang diserahkan secara langsung Direktur Eksekutif TPC Didied Mahaswara.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akhirnya mengusulkan anggota DPRD Kepri, Sofyan Samsir, sebagai PAW Ketua DPRD Provinsi Kepri, menggantikan Nur Syafriadi yang diangkat dan dilantik Gubernur Kepri menjadi Deputi IV Badan Pengusahaan (BP) Batam.

BATAMTODAY.COM - PADA 8 Juli 2014, dalam Sidang Paripurna Akhir Masa Sidang IV, dengan agenda Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3),  Pemerintah bersama DPR telah menyepakati untuk melakukan pergantian atas UU No 27 Tahun 2009 tentang MD3, dari rencana semula yang hanya berupa perubahan.

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Dampak pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 menuai banyak masalah. Paling tidak, 1.000 pilkada secara langsung yang digelar, menbimbulkan berbagai macam distorsi yang tidak diharapkan walaupun ada sisi positif, misalnya kepala daerah dekat dengan rakyat. Namun dari total kepala daerah hasil pilkada yang bermasalah hukum, 86 persen terjerat kasus korupsi.

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Rancangan APBD Perubahan 2014 yang disampaikan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang dipuji anggota dewan karena peningkatan yang diharapkan dapat semakin baik ke depannya. Namun tetap ada catatan-catatan yang perlu diperhatikan Pemko Tanjungpinang.