MPR RI Sebut Parpol Gagal Lahirkan Pemimpin yang Kuat untuk Daerah

MPR RI Sebut Parpol Gagal Lahirkan Pemimpin yang Kuat untuk Daerah

Oleh : Surya

Selasa | 08-09-2015 | 08:49 WIB

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menegaskan, partai politik (parpol) telah gagal melakukan kaderisasi dalam pencalonan kepala daerah yang maju dalam Pilkada serentak pada 9 Desember 2015.

Sehingga calon yang diusung bukan kader terbaik, melainkan calon yang memiliki modal logistik yang besar karena parpol mewajibkan adanya 'mahar politik'.

Hal itu disampaikan Muhammad Asri Anas, Sekretaris Kelompok DPD RI di MPR dalam diskusi 'Etika Politik Pilkada Serentak' di Jakarta, Senin (7/9/2015).

â€œParpol sebagai salah satu pilar demokrasi ternyata masih gagal melahirkan kader yang terbaik, sehingga memilih calon lain yang memiliki uang. Bahkan untuk menggolkan bakal calon kepala daerah, dilakukan dengan voting dan ini diperkuat oleh KPU. Padahal, itu masalah administrasi, maka dalam Pilkada serentak ini harus membenahi parpol dan KPU terlebih dahulu. Kalau tidak, hasil pilkada serentak dikhawatirkan amburadul," kata Asri Anas.

Menurut Asri Anas, malah ada Ketua DPD partai, gagal menjadi calon kepala daerah, meski yang bersangkutan telah memenangkan dalam Pemilu 2014.

â€œAnehnya banyak diantara mereka yang juga dimintai uang oleh partainya sendiri dan jika tidak sanggup, maka yang diusung adalah orang lain yang bukan kader, karena mempunyai uang,â€ ujarnya.

Narasumber lainnya, Siti Zuhro, pengamat politik. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), meminta agar pelaksanaan pilkada harus dievaluasi supaya memberikan korelasi positif terhadap meningkatnya daya saing daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

â€œKalau itu dilakukan sangat positif bagi Pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang dengan mengdepankan etika berpolitik. Bukan perilaku yang distortif, karena hal ini menjadi pertaruhan integritas bagi parpol, KPU, Bawaslu, stackholder, civil society, masyarakat dan penegak hukum,â€ ungkapnya.

Siti Zuhro mengakui sedih, jika dalam pilkada ini rakyat hanya cukup dengan dibayar Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu plus berbagai kebutuhan pokok seperti selama pemilu 2014 lalu agar memilih calon tertentu.

"Itu jelas sebagai perbudakan dan pelecehan politik rakyat. Ditambah lagi dengan â€˜maharâ€™ dan politik uang parpol, dan kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi pembusukan dari dalam. Parpol oportunis, melanggengkan dinasti, dan napi, lalu apa yang bisa diharapkan? katanya.

Kendati begitu Siti Zuhro mengatakan, proses demokrasi itu membutuhkan waktu yang panjang, sehingga semua pihak harus bersabar, menunggu sampai parpol benar-benar siap menjalankan demokrasi dalam melahirkan pemimpin yang kuat.

Editor: Surya

TERKINI
POPULER

Unisi Pindahkan Biaya Pendidikan Mahasiswa ke BRK Syariah

PWI Kepri Gelar Gowes Syi'ar MTQH di Kabupaten Karimun

Lapas Narkotika dan Polres Bintan Teken MoU Sinergitas Penegakan Hukum dan Pelatihan

Kemenag Gelar Pengukuran Sejuta Arah Kiblat pada 27 Mei Mendatang

Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Cabang XI Kogabwilhan I Sambut Kedatangan Ketum IKKT

Batik, Wayang dan Klepon Meriahkan Festival Musim Semi di Kampus Turki

Bintan Gift Digital Printing sudah Hadir di Tanjung Uban

PWI Kepri Bangun Jembatan Kesejukan dengan Gowes Syiar MTQH

Masih Proses Persidangan, 21 Crew Kapal MT Arman Dipindahkan ke Hotel

Tergenang Air Berhari-hari, Jalan Indunsuri Tanjunguban Butuh Perhatian Pemerintah

Diduga Diputusin Pacar, Seorang Pria Lompat dari Jembatan I Barelang

Bupati Roby Kurniawan Lepas 82 Jamaah Calon Haji Asal Bintan Menuju Embarkasi Batam

Wacana Duet Ahok-Anies di Pilkada Jakarta Dilarang Undang-undang

MPR RI Tegaskan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Sulit untuk Dijegal

Prabowo Sebut Kalau Tak Mau Diajak Kerja Sama, Jangan Ganggu