Lulus Verifikasi Dewan Pers No.126/DP-Terverifikasi/K/X/2017

Hal Wajar Presiden Jokowi Segera Lakukan Reshuffle Kabinet
Oleh : Surya
Kamis | 02-07-2015 | 08:11 WIB
diskusi_dpd.jpg Honda-Batam

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mantan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan, jika Presiden melakukan reshuffle kabinet bukanlah hal yang luar biasa dan sangat wajar. Sebab, Presiden Jokowi mempunyai tanggung jawab pemerintahan yang dia pimpin.

"Sekarang kita menunggu (reshuffle). Jokowi harus berhasil kumpul orang-orang terbaik, the right man right place di kementrian yang tepat. Ini tak bisa dihindarir," ujar Priyo dalam diskusi di DPD RI, Rabu (1/7/2015).

Awalnya, Priyo mengaku sudah memprediksi target pertumbuhan ekonomi 5,7 persen masih jauh dari harapan. Bila sebelumnya menteri dan bulog bisa mengendalikan harga, kini bulog seperti ada dan tiada karena kewenangan dipreteli.

"Presiden mau tak mau menunjukkan ke publik pemerintah bisa mengamankan ekonomi kita. Ini kehnedak alam yang harus di maklumi," katanya.

Saat ini, kata Priyo, sektor properti sudah banyak dihentikan. Bahkan uang mereka disimpan dan tidak dibelanjakan karena kondisi ekonomi masih mengkhawatirkan.

"Jika presiden dengan hak prerogatifnya mau konsultasi dengan partai pendukung itu kehendak alam yang tidak perlu dikritik. Ini kehendak alam siapapun presiden pasti melakukan hal yang sama karena kalau tidak dia dipandang ceroboh kalau," katanya.

Ia menambahkan, yang tidak boleh dilakukan adalah pendiktean. Saat ini perkembangan terbaru di parlamen tidak kentara lagi atara KIH dan KMP.

Sedangkan Eva Kusuma Sundari, staf khusus Presiden Jokowi, mengatakan, ada perdebatan yang muncul saat Tjahjo dalam kapasitas sebagai menteri dalam negeri menyampaikan hal itu. Justru, kata Eva, sikap Tjahjo tersebut menunjukkan posisinya sebagai pembantu presiden. ”Tugas dari semua kabinet menjaga wibawa dan kehormatan presiden,” kata Eva yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Menurut Eva, sikap Tjahjo justru menjadi peringatan kepada seluruh kabinet. Yakni, seluruh menteri harus bisa bersikap seperti Tjahjo. ”Ini menjadi tupoksi Mas Tjahjo,” ujarnya.

Terkait evaluasi kabinet, Eva menilai, ada beberapa menteri yang kebijakannya tidak didasarkan Tri Sakti Pembangunan. Kebijakan menteri itu adalah membuka keran asing seluas-luasnya, namun tidak memberdayakan masyarakat dan produksi dalam negeri. Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep Nawa Cita yang mencita-citakan kemampuan produksi tanah air, tidak sekadar mengonsumsi. ”Orang banyak bicara kapasitas dan kapabilitas, tapi yang tidak kalah penting juga adalah loyalitas kepada kepentingan nasional,” tandasnya.

Editor: Surya

Berita Lainnya

KPU Kirim Surat ke Caleg Terpilih untuk Segera Lapor LHKPN

14-07-2024 | 16:04 WIB

Trump Ditembak saat Kampanye, Nyawanya Selamat, Hanya Alami Luka pada Telinga Kanan

14-07-2024 | 09:04 WIB

Ultras Bunda Marlin Takkan Biarkan Marlin Agustina Berjuang Sendiri di Pilwako Batam 2024

13-07-2024 | 08:24 WIB