Helmy Faishal Minta PKB Dibina, bukan Dibinasakan

Bangun Kerjasama dengan DPR

Helmy Faishal Minta PKB Dibina, bukan Dibinasakan

Oleh : Surya

Selasa | 07-07-2015 | 09:08 WIB

Ketua FPKB DPR Helmy Faishal Zaini

BATAMTODAY.COM, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bertekat untuk terus membangun kerjasama dengan media agar saling memahami dalam menjalankan tugas masing-masing.

Hal itu disampaikan Ketua FPKB DPR Helmy Faishal Zaini dalam silaturahmi dan buka puasa bersama wartawan di Masjid Baiturrahman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/7/2015), yang diselingi pembagaian doorprize batu akik.

"'Kerjasama ini penting agar tidak lagi terjadi kesalahpahaman dalam menghadapi berbagai isu dan materi terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota dewan. Kita minta PKB dibina, jangan dibinasakan," kata Helmy.

Senada dengan Helmy, Ketua FPKB MPR Abdul Kadir Karding mengatakan, anggota FPKB bisa lebih senergi lagi dalam membangun kerjasama dengan media.

â€œSemoga dengan buka bersama dan batu akik ini kerjasama ke depan akan makin baik,â€ kata Karding yang juga Sekjen PKB ini.

Helmy menambahkan, kerjasama ini antara lain dapat diwujudkan dengan mewartakan sikap FPKB terhadap dana usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi yang belum pernah diungkap ke publik. Termasuk juga mengajak anggota FPKB sebagai narasumber dalam diskusi yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen.

Menurutnya, FPKB mendukung program tersebut karena selama ini pembangunan yang terbengkalai di daera-daerah tidak terakomodir oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

â€œTidak dialokasikan oleh APBN maupun APBD, dan anggota DPR RI sama tidak bersentuhan dengan uang, melainkan hanya dengan program yang diusulkan sesuai dengan aspirasi dari masyarakat,â€ tegas mantan Menteri PDT era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Usulan itu, nantinya baik terkait dengan kesehatan, pendidikan, infrastruktur pembangunan di daerah dan lainnya termasuk pembangunan rumah ibadah atau pesantren.

â€œBayangkan, apakah tidak prihatin kita melihat umat Islam untuk membangun masjid atau musholla saja harus meminta-meminta di jalan raya dengan memberhentikan kendaraan. Ini kan perlu kita bantu," kilahnya.

Mereka yang menolak dana aspirasi, kata Helmy, karena tidak memahami dengan benar agenda pembangunan di daerah yang tidak teralokasikan dalam APBN dan APBD.

â€œWakil rakyat yang memahami betul daerah pemilihannya, menampung dan menerima aspirasi daerah, kemudian mengusulkan kepada pemerintah agar aspirasi itu diwujudkan secara konkret. Itu saja. Jadi, anggota tidak memegang uang Rp 20 miliar seperti dibayangkan selama ini,â€ pungkasnya

Editor : Surya